BANDUNG – Provinsi Jawa Barat, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), menjadi tuan rumah dalam acara Local Government Blockchain Forum & Festival 2024 yang diselenggarakan untuk mempercepat penerapan teknologi blockchain di lingkungan pemerintah daerah. Acara ini bertujuan untuk mendorong pemanfaatan blockchain dalam berbagai inisiatif strategis seperti pengembangan smart city, e-Government, dan perlindungan data pribadi.
Kepala Diskominfo Jawa Barat, Ika Mardiah, menyampaikan bahwa percepatan inovasi teknologi digital, termasuk blockchain, sangat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan aman.
“Kami memandang pentingnya percepatan inovasi blockchain dalam rangka mendukung berbagai inisiatif strategis, seperti pengembangan smart city, e-Government, serta perlindungan data pribadi,” ujarnya pada Selasa (5/11/2024).
Forum yang berlangsung di Hotel Pullman Kota Bandung pada Rabu (6/11/2024) ini akan melibatkan berbagai instansi pemerintah, baik dari tingkat daerah maupun nasional. Acara ini diisi dengan serangkaian diskusi panel yang akan membahas beragam topik seputar penerapan blockchain di pemerintahan dan sektor publik.
Sesi Diskusi Panel dalam Forum Blockchain
Forum ini terdiri dari empat sesi diskusi panel dengan berbagai panelis yang ahli di bidangnya. Sesi pertama bertajuk “Getting Started with Blockchain: A Basic Overview” akan diisi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, dan Perwakilan Indonesia Blockchain Society, I Gede Dwianta.
Sesi kedua, “Transforming Regional Planning with Blockchain: From Concept to Implementation,” menghadirkan panelis dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian PPN. Topik ini akan membahas pemanfaatan blockchain untuk merancang dan mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah yang lebih efisien dan terintegrasi.
Pada sesi ketiga, yang bertajuk “Cross-Sector Blockchain Implementation: The Future of Public Services,” pembicara dari berbagai sektor termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Diskominfo Jawa Barat akan berbagi pengalaman tentang penerapan blockchain di sektor pelayanan publik.
Sesi terakhir, dengan tema “Beyond Cryptocurrency: Leveraging Blockchain for Business Growth and Innovation,” akan mengeksplorasi bagaimana teknologi blockchain dapat mendorong inovasi bisnis dan pertumbuhan ekonomi, dengan pembicara dari berbagai sektor, termasuk ekonomi kreatif dan teknologi.
Kolaborasi Antar Pemerintah Daerah dan Nasional
Ika Mardiah berharap acara ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mengembangkan ekosistem digital yang inklusif dan aman. “Melalui forum ini, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih baik tentang teknologi blockchain serta mendorong kolaborasi antar berbagai pihak dalam merancang dan mengimplementasikan strategi penggunaan blockchain di sektor pemerintahan,” tambahnya.
Peserta yang hadir di forum ini mencakup perwakilan dari berbagai instansi pemerintah, seperti Diskominfo, Bappeda, Disdukcapil, hingga Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Ika menegaskan bahwa pembahasan dalam forum juga akan mencakup topik-topik strategis seperti perlindungan data pribadi, kedaulatan digital, dan ketahanan digital, yang sangat relevan dalam konteks penerapan teknologi blockchain di pemerintahan.
“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat, kami berharap implementasi blockchain dapat membawa dampak positif bagi pembangunan nasional, serta memperkuat ketahanan digital dan transparansi pemerintahan,” tutup Ika.
Forum ini diharapkan menjadi momentum penting bagi percepatan penerapan blockchain di Indonesia, yang dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, aman, dan tepercaya.
