BANDUNG – KAI (Kereta Api Indonesia) mengumumkan kolaborasi dengan BPH Migas untuk mewujudkan efisiensi serta penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
Dukungan kuota BBM subsidi untuk transportasi massal seperti kereta api sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Vice President Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan bahwa kereta api memiliki banyak keunggulan, termasuk bebas macet, hemat energi, dan tingkat keselamatan yang tinggi. Selain itu, transportasi barang melalui kereta api dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan moda transportasi darat lainnya.
Pemakaian BBM subsidi untuk kereta api diatur dalam Surat Keputusan Kepala BPH Migas dengan kuota untuk tahun 2024 sebesar 196.653 KL. Rinciannya mencakup 172.849 KL untuk kereta penumpang, 1.050 KL untuk komoditas klinker, 2.529 KL untuk parcel, 15.539 KL untuk peti kemas, dan 4.686 KL untuk semen.
Anne juga membandingkan efisiensi antara kereta api dan truk dalam angkutan barang. Contohnya, untuk mengangkut 3.000 ton batu bara sejauh 409 km, kereta api hanya memerlukan 4.629 liter BBM, sementara 150 truk akan menggunakan 22.125 liter.
Lebih lanjut, Anne menekankan bahwa angkutan berbasis rel baru menyumbang 2% dari total angkutan barang darat di Indonesia. Ia mencatat bahwa kerusakan jalan akibat truk berlebihan dapat menyebabkan biaya perawatan yang tinggi.
KAI berkomitmen untuk memanfaatkan alokasi BBM subsidi secara optimal demi meningkatkan mobilitas angkutan barang dan penumpang. Kerjasama dengan BPH Migas juga diharapkan dapat memastikan kelancaran penyaluran BBM subsidi sesuai dengan prinsip GCG.
Dalam konteks angkutan barang, KAI terus mengembangkan layanan distribusi batu bara, khususnya di Sumatra Bagian Selatan, untuk mendukung ketersediaan energi listrik di Jawa dan Bali. KAI bertekad untuk terus berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk BPH Migas, untuk meningkatkan layanan distribusi batu bara demi kepentingan masyarakat.
