SATUJABAR, JAKARTA — Selama kepemimpinan Nadiem Makarim, muncul berbagai masalah di sektor pendidikan, termasuk ketidakoptimalan penyerapan anggaran dan ketidakmerataan SDM serta fasilitas pendidikan di Indonesia.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta dilakukannya evaluasi komprehensif terhadap layanan pendidikan nasional untuk memperbaiki kualitas dan distribusinya.
Cucun menyoroti fungsi penganggaran yang telah dilakukan DPR periode 2019-2024 yang baru saja menyelesaikan masa baktinya.
Ia pun meminta harus ada evaluasi dari Pemerintah sebagai mitra kerja DPR dalam persoalan anggaran negara.
“Ada beberapa kementerian/lembaga yang ketika meminta persetujuan ke DPR, mereka kemudian jalan sendiri. Karena menggunakan UU yang sudah sedikit diperlebar, pergeseran anggaran,” jelas Cucun.
Cucun menyatakan Banggar Periode 2019-2024 menemukan bahwa dari total anggaran pendidikan APBN 2023 sebesar Rp621,28 triliun, hanya Rp513,38 triliun yang terealisasi.
Dengan demikian, sekitar Rp111 triliun anggaran pendidikan tidak terserap, padahal banyak daerah masih memerlukan bantuan anggaran untuk memperbaiki fasilitas dan mengatasi kesenjangan layanan pendidikan.
Cucun mempertanyakan alokasi anggaran pendidikan yang sangat besar, namun tidak digunakan secara efektif untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Padahal, konstitusi telah mengamanatkan alokasi 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan.
“Uang begitu besar, bukan nggak ada uang lho tapi tidak terserap. Nah ini yang harus dievaluasi ke depan,” kata Cucun menambahkan.
Cucun menyatakan bahwa anggaran yang tidak terserap seharusnya digunakan untuk memperbaiki berbagai masalah yang ada dalam layanan pendidikan nasional.
Ia menegaskan bahwa Indonesia menghadapi darurat guru, di mana banyak guru yang pensiun tetapi jumlah penggantinya belum memadai, sementara aturan pengangkatan guru semakin ketat.(nza)
