BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bersama lembaga penyiaran sepakat untuk memproduksi konten siaran yang mendidik dalam rangka menyukseskan Pilkada Serentak 2024 dengan aman, lancar, damai, dan transparan.
Kolaborasi ini melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jabar, serta stasiun-stasiun penyiaran seperti TVRI dan Radio Republik Indonesia (RRI), serta Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.
Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin, menjelaskan bahwa kerjasama ini merujuk pada Deklarasi Jabar Anteng (Aman Netral Tenang) yang telah terbukti efektif dalam menjaga kondusivitas selama Pemilihan Presiden pada 14 Februari lalu.
Bey berharap semangat dan prinsip Jabar Anteng akan terus tercermin dalam Pemilihan Gubernur serta pemilihan wali kota/bupati yang dijadwalkan serentak pada 27 November 2024.
“Kami telah mendeklarasikan Jabar Anteng dan berharap masyarakat menyikapi proses demokrasi ini dengan penuh kedewasaan, serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan meskipun ada perbedaan pandangan politik,” ungkap Bey Machmudin di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (28/8/2024) dikutip dari situs Pemprov Jabar.
Dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekitar 35 juta pemilih, Jabar dikenal sukses dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk dalam menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Pelanggaran Rendah
Bey Machmudin menambahkan, Jabar termasuk provinsi dengan pelanggaran ASN yang rendah dan berkomitmen untuk terus mempertahankan azas tersebut.
Bey Machmudin menegaskan pentingnya peran lembaga penyiaran dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai Pilkada. Ia menyatakan bahwa kolaborasi semua pemangku kepentingan dalam mengawasi penyiaran adalah kunci untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat adalah akurat, netral, dan mendidik.
Kerjasama ini juga mencakup pengawasan konten publikasi di kanal-kanal resmi Pemprov Jabar serta media digital yang berkolaborasi dengan media di Jabar.
Tujuan utama dari kolaborasi ini adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Dari profil DPT Jabar, kelompok usia Gen-Z (17-24 tahun) mencapai sekitar 7,4 juta orang, dan milenial (25-39 tahun) sekitar 11,6 juta orang.
Untuk itu, berbagai kegiatan bersama akan dilakukan, termasuk kelas literasi digital, diskusi netralitas ASN melalui IKP Talks, pembuatan sistem pengawasan isi siaran (Pasagi) melalui peraturan gubernur, serta integrasi sistem pengaduan melalui aplikasi Sapawarga.
Kolaborasi antara Pemprov Jabar dan lembaga penyiaran ini mendapat apresiasi dari DPR RI. Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, menilai Jabar telah berhasil menciptakan kondisi kondusif selama Pilpres dan optimis kesuksesan serupa dapat diraih pada Pilkada Serentak.
“Jabar betul-betul anteng, netral, dan kita berharap kondisi yang sama juga terjadi di Pilkada yang akan kita jalankan sekitar tiga bulan dari sekarang,” ujar Nico.
Nico juga mengingatkan bahwa Pilkada kali ini akan lebih riuh karena setiap kabupaten kota akan melaksanakan pemilihan, sehingga diperlukan informasi yang mendidik dari lembaga penyiaran.
“Namun, dengan besarnya jangkauan media juga ada risiko penyebaran disinformasi. Itulah mengapa tujuan dari kolaborasi ini adalah memastikan informasi yang mendidik dan mengatasi tantangan disrupsi digital,” tambahnya.
