BANDUNG: SPBN atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan akan didorong ketersediaannya untuk memenuhi kebutuhan nelayan akan BBM solar subsidi.
Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum usai Rapat Koordinasi Rencana Penyaluran BBM bagi Nelayan di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (20/9/2022).
Menurut Pak Uu -sapaan Uu Ruzhanul, nelayan menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Khususnya solar yang menjadi bahan bakar utama untuk melaut.
Pak Uu juga menuturkan banyak nelayan terpaksa tidak melaut hingga berminggu-minggu karena tidak mendapatkan BBM bersubsidi.
“Sebelum BBM naik, biasanya nelayan agak kesulitan mendapatkan BBM khususnya solar, kemudian ditambah ada kenaikan, lebih sulit lagi,” ucapnya.
“Sekalipun diperbolehkan dengan kartu mereka membeli solar bersubsidi, tetapi mereka ngantri dan mereka jauh dari dermaga. Oleh karena itu, saya minta kepada pihak migas ataupun Pertamina untuk membangun SPBN yang ada di wilayah-wilayah yang barusan disampaikan itu untuk dibangun,” tuturnya.
Meskipun kebutuhan SPBN sangat banyak, Pak Uu menuturkan bahwa, setidaknya, pembangunan dapat diutamakan bagi daerah-daerah pelabuhan aktif, seperti Pangandaran, Bekasi, wilayah pantai utara dan wilayah pantai selatan.
“Kami agak sedikit memaksa untuk membangun SPBN ini. Mudah-mudahan mereka (perusahaan migas dan Pertamina) punya keinginan ataupun niat baik sesuai dengan keinginan kami dan keinginan para nelayan,” tuturnya.
Selain ketersediaan bahan bakar bersubsidi, Pak Uu juga mengatakan bahwa permasalahan para nelayan mencakup kurangnya dermaga di berbagai tempat.
Selain itu, sulitnya mendapatkan modal melaut, sehingga banyak dari para nelayan terjerat hutang kepada rentenir.
Ia menegaskan, Pemda Provinsi Jabar sudah mengambil langkah-langkah guna mengurai kebutuhan para nelayan tersebut.
Untuk dermaga, kata Pak Uu, pihaknya akan mengutamakan pembangunan di wilayah prioritas karena mayoritas tidak membutuhkan dermaga besar, sehingga dapat diupayakan sesuai kemampuan Pemprov Jabar.
Sedangkan untuk menanggulangi hutang kepada rentenir, Pemda Provinsi Jabar melibatkan pihak perbankan untuk membantu para nelayan.
