SATUJABAR, BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan berbagai terobosan regulasi untuk mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah, program nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak di seluruh Indonesia.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat menghadiri Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang diselenggarakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera dan BRI di Balarea Plaza Summarecon Bandung, Rabu, 15 Juli 2026.
Farhan mengatakan, penyediaan perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
Namun menurutnya, penyediaan hunian masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari regulasi yang beririsan hingga harga rumah yang semakin sulit dijangkau masyarakat.
“Melalui Program Tiga Juta Rumah dari Presiden Prabowo, dogma bahwa generasi sekarang tidak mungkin memiliki rumah akan kita bongkar bersama-sama. Setiap orang di negeri ini berhak memiliki atap di atas kepalanya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya,” ujar Farhan.
Ia menilai, program nasional tersebut menjadi peluang bagi Kota Bandung untuk mempercepat penataan kawasan yang selama ini belum tertata menjadi lingkungan permukiman yang layak huni, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang terjangkau.
Menurut Farhan, pembangunan kawasan hunian di Kota Bandung juga harus terintegrasi dengan pengembangan sistem transportasi publik. Karena itu, konsep Transit Oriented Development (TOD) akan menjadi salah satu arah pembangunan permukiman di masa mendatang.
“Pembangunan rumah susun dalam skema Transit Oriented Development, yaitu kawasan hunian yang terintegrasi dengan simpul-simpul transportasi publik, menjadi sangat penting. Salah satu indikator kesejahteraan dan produktivitas sebuah kota adalah tingginya mobilitas masyarakatnya,” katanya.
Farhan memastikan, Pemkot bersama DPRD Kota Bandung akan terus mendorong berbagai penyesuaian kebijakan agar pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah dapat berjalan optimal di Kota Bandung.
“Kami dari Pemerintah Kota Bandung bersama seluruh kepala perangkat daerah dan DPRD akan selalu berkomitmen melakukan terobosan-terobosan aturan agar Program Tiga Juta Rumah di seluruh Indonesia terwujud juga di Kota Bandung,” tuturnya.
BACA JUGA: Reaktivasi Bandara Husein, Pemkot Siapkan Branding
SIMAK JUGA: Dapatkan KPR Kompetitif di Sini
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah melalui berbagai terobosan agar masyarakat semakin mudah memiliki hunian.
Menurutnya, Kota Bandung menjadi salah satu daerah yang akan mendapat perhatian dalam pengembangan hunian vertikal. Pemerintah pusat tengah menyiapkan pembangunan sekitar 1.000 unit rumah susun sebagai bagian dari implementasi program nasional tersebut.
“Kalau saya tidak salah, Kota Bandung belum pernah mendapatkan pembangunan rumah susun sebanyak 1.000 unit sekaligus. Pada masa Presiden Prabowo inilah kita bangun 1.000 rumah susun di Kota Bandung,” ujar Maruarar.
Ia menambahkan, percepatan pembangunan perumahan merupakan arahan langsung Presiden Prabowo agar pelayanan kepada masyarakat dilakukan lebih cepat dan dalam skala yang lebih besar.
“Presiden Prabowo tidak mau pelayanan kepada rakyat berjalan lambat. Beliau ingin membantu rakyat dengan cepat dan dalam skala besar,” katanya.
Senada dengan itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, siap memperkuat kolaborasi dengan Pemkot Bandung agar pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah semakin mudah diakses.
Menurut Heru, BP Tapera juga membuka peluang agar skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat mendukung pembangunan rumah susun di Kota Bandung.
“Kami siap mempercepat kolaborasi. Pembiayaan FLPP nantinya bisa masuk untuk rumah susun sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau,” ujarnya.
Heru menambahkan, kebutuhan rumah di Jawa Barat masih sangat tinggi sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan para pengembang.
“Kami terus mendukung penyediaan rumah layak bagi masyarakat. Tanpa kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kebutuhan rumah yang masih tinggi akan sulit dipenuhi,” tuturnya.
