BANDUNG – UMKM Ekspor didorong porsinya agar semakin besar baik dari kualitas maupun kuantitasnya.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menunjukkan perannya sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja.
Saat ini, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap ekspor Indonesia juga mencapai sekitar 15,7% dari total ekspor nasional, dan pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kontribusi tersebut guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekspor sekitar 9% dalam lima tahun mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam sambutannya pada acara BRI UMKM Export dan BRI Microfinance Outlook 2025 di Kabupaten Tangerang, Kamis (30/1/2025), menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, salah satu inisiatif yang telah dilaksanakan dalam 100 hari pertama adalah penghapusan utang dan tagihan bagi UMKM.
“Langkah ini sebagai bentuk keberpihakan kepada UMKM, dengan Bank BRI menjadi yang terbanyak dalam penghapusan tagihannya,” ujar Menko Airlangga melalui keterangan resmi.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan subsidi bunga hingga 5% bagi kredit investasi yang diambil oleh pelaku UMKM di sektor padat karya, seperti tekstil, garmen, alas kaki, makanan dan minuman, serta furnitur. Program ini bertujuan untuk membantu UMKM meningkatkan kapasitas produksi mereka, khususnya untuk pasar ekspor.
Menko Airlangga juga menekankan pentingnya memperkuat inklusi keuangan, yang menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Saat ini, tingkat inklusi keuangan di Indonesia sudah mencapai 88,7%. “Saya mengapresiasi inisiatif BRI UMKM Export dan BRI Microfinance Outlook yang melibatkan lebih dari seribu UMKM, sejalan dengan visi Presiden dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas dan pemberantasan kemiskinan,” ujar Menko Airlangga.
Pemerintah telah menerapkan berbagai strategi untuk mendukung ekspor UMKM, termasuk membentuk Satgas Peningkatan Ekspor Nasional, serta memberikan pembiayaan melalui program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Ultra Mikro (UMi), dan PNM Mekaar. Selain itu, Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) diberikan penugasan khusus untuk mendukung UMKM dalam ekspor, dengan fasilitas pembiayaan modal kerja, penjaminan, dan asuransi. Pemerintah juga memberikan fasilitas Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) yang memungkinkan UMKM ekspor untuk menikmati pembebasan PPN dan PPN impor.
Program-program pemberdayaan aset tidak berwujud seperti sertifikat tanah, sertifikasi HAKI, dan sertifikasi halal juga turut membantu UMKM untuk mengakses layanan keuangan formal. Selain itu, pemerintah meluncurkan berbagai program seperti Bangga Buatan Indonesia (BBI), PaDi UMKM, dan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang diharapkan dapat mendorong permintaan bagi produk UMKM dalam negeri.
“Saya berharap UMKM dapat terus berkembang, dan kami akan bekerja sama dengan BRI untuk mendampingi Top 20 UMK yang akan kami bantu naik kelas. Setiap tahun, kami harapkan minimal 20 UMK bisa ‘graduasi’ menjadi usaha menengah yang tangguh,” pungkas Menko Airlangga.
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Keuangan, Menteri UMKM, serta perwakilan dari BRI dan sejumlah lembaga internasional.