Sumedang Raih Insentif Fiskal Tertinggi se-Jawa Barat pada 2025, Capai Rp28 Miliar Lebih

BANDUNG – Kabupaten Sumedang kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat provinsi. Pada tahun 2025, daerah ini berhasil meraih insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar lebih dari Rp28 miliar, tertinggi di Jawa Barat. Capaian tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang yang digelar pada Rabu (28/5/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Dony menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kolaborasi yang solid antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan seluruh lapisan masyarakat Sumedang.

“Alhamdulillah, berkat sinergi semua pihak, Sumedang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 11 tahun berturut-turut. Capaian ini tentu tidak lepas dari peran DPRD dan partisipasi aktif masyarakat,” ujarnya melalui keterangan resmi.

Menurut Bupati, insentif fiskal yang diterima Sumedang bukan hanya penghargaan simbolis, melainkan hasil penilaian objektif atas sejumlah indikator penting. Indikator tersebut meliputi ketepatan waktu pengesahan APBD, perolehan opini WTP, kualitas dan inovasi pelayanan publik, penghargaan pembangunan daerah, serta percepatan digitalisasi pemerintahan daerah.

“Dana ini bukan sekadar angka, tetapi akan langsung digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan yang dibahas bersama DPRD demi kemaslahatan masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bupati Dony menyampaikan bahwa Sumedang saat ini memiliki Indeks Daya Saing Daerah tertinggi di Jawa Barat dan menempati peringkat ke-6 secara nasional, berdasarkan penilaian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“BRIN menilai kualitas SDM, ekosistem pasar, dan transformasi digital di Sumedang sangat kuat. Ini membuktikan bahwa SDM kita – baik masyarakat, birokrat, maupun legislatif – memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional. Meski demikian, saya sadar masih banyak yang harus kita benahi,” katanya.

Ia pun menegaskan bahwa capaian ini merupakan keberhasilan kolektif yang harus terus dijaga dan ditingkatkan.

“Yang paling penting, seluruh kerja keras ini harus bermuara pada peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas pembangunan di Kabupaten Sumedang,” tutupnya.