Satryo Soemantri Brodjonegoro sempat mengaku bahwa reshuffle dilakukan setelah dia menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya itu.
SATUJABAR, JAKARTA — Perubahan susunan kabinet atau pergantian menteri (reshuffle) dapat dimaknai sebagai bagian dari dinamika politik, respons terhadap tantangan yang berkembang, atau koreksi atas kebijakan yang berjalan kurang optimal. Itu pun yang terjadi saat Presiden Prabowo mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Inovasi Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Dalam reshuffle jilid 1 ini, Satryo digantikan oleh Brian Yuliarto. Ini tentu menimbulkan berbagai reaksi. Meski masyarakat sudah mulai terbiasa dengan pergantian serupa mengingat reshuffle kerap juga dilakukan pada pemerintah yang telah lampau-lampau.
Namun, alih-alih melihatnya sebagai tindakan mendadak atau kontroversial, hal ini bisa dipandang sebagai langkah strategis yang dilakukan pada saat yang tepat.
Meskipun juga Satryo Soemantri Brodjonegoro sempat mengaku bahwa reshuffle dilakukan setelah dia menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya itu.
Syahganda Nainggolan dari Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle berpendapat, pergantian menteri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sudah tepat waktu. Selain untuk memperkuat dan mendisiplinkan pemerintahan, reshuffle kabinet juga berfungsi untuk meningkatkan kinerja, efektivitas dan efisiensi pemerintahan.
Dikatakan Syahganda, ketidaksepahaman dalam komunikasi kebijakan dapat memicu resistensi dari publik. Seperti yang terjadi dalam kasus kenaikan UKT (Uang Kuliah Tunggal), pemotongan beasiswa, dan dampak pada tunjangan kinerja dosen.
Dalam hal ini, dia menyebutkan, ada yang belum selaras dalam penyampaian esensi dari refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah, sehingga reshuffle perlu dilakukan.
“Presiden Prabowo masih perlu lebih banyak lagi menjelaskan ide-ide pembangunannya kepada publik sehingga diperlukan jajaran menteri di kabinet yang mampu menjabarkan apa yang dimaui Presiden,” ujarnya.
Menurut dia, konsolidasi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan berorientasi rakyat saat ini berlangsung intensif. Prabowo, kata dia, tampak sempat menghadapi kesulitan dalam menjelaskan ide-ide besarnya kepada kelas menengah, seperti mahasiswa. Sehingga, dia membutuhkan menteri yang kompatibel pada arus yang deras.
“Maka, ketika kebijakan tidak dikomunikasikan dengan baik, dampak yang timbul bisa menjadi eskalatif, seperti unjuk rasa mahasiswa yang akhirnya mengkritik pemerintah secara luas,” ucapnya. (yul)