SATUJABAR, BANDUNG – Premanisme perlu ditindak tegas untuk menjaga kepercayaan publik akan keamanan,
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta polisi membentuk Tim Khusus (Timsus) guna menindak tegas berbagai bentuk premanisme.
Ia pun meminta kepolisian lebih responsif menyikapi aduan yang disampaikan masyarakat, terutama aduan yang disampaikan melalui call center 110.
“Mau itu preman debt collector, preman pasar, preman berkedok ormas, dan segala aksi-aksi premanisme dalam bentuk lainnya. Dalam hitungan jam bahkan menit, polisi sudah harus bisa tiba di lapangan ” ujar Sahroni dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Parlementaria, Jumat (24/2/2023).
Legislator Partai NasDem dari Dapil Jakarta III ini pun meyakini dengan dibentuknya timsus yang menangani perkara premanisme ini, maka aduan masyarakat akan lebih cepat ditangani.
“Pastikan (tim khusus) berlaku di seluruh daerah, agar masyarakat memiliki jalan keluar ketika didesak oleh preman dalam situasi-situasi tertentu. Dengan begitu, saya yakin kepercayaan publik terhadap kepolisian dapat meningkat sangat pesat,” katanya dikutip DPR.
Usulan pembentukan tim khusus tersebut disampaikan karena aksi premanisme dianggap sulit diberantas.
Padahal, Indonesia merupakan negara hukum yang harus memberikan rasa aman kepada masyarakat. “Pastikan perangkat keamanan kita mampu melindungi masyarakat dari tindakan oknum yang halalkan segala cara.
Beruntung kasus-kasus yang bisa dapat sorotan (media), bagaimana dengan yang tidak? Jadi sudah saatnya aparat bergerak,” ujarnya.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengimbau masyarakat yang mengalami tindakan premanisme untuk segera melapor.
Warga dapat menghubungi layanan call center 110 yang disediakan kepolisian.
