PLTU Cirebon-1 dan Pelabuhan Ratu Pensiun Dini, Analisis: Cegah Beban Ekonomi Rp 124 Triliun

Terwujudnya perkembangan energi terbarukan akan mengamankan investasi yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil di wilayah tersebut.

SATUAJABAR, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumukan ‘pensiun dini’ PLTU Cirebon-1 dan PLTU Pelabuhan Ratu. Penghentian ini akan membantu mencegah beban ekonomi sebesar 8,1 miliar dolar AS dan sekitar 11.400 kematian terkait polusi udara.

PLTU ini akan dimatikan pada 2035, tujuh tahun lebih awal dari yang dijadwalkan pada 2042. Kemudian, PLTU ini akan sepenuhnya digantikan dengan sistem energi terbarukan–gabungan dari sistem tenaga surya (700 MW dan 346 MW daya rendah), tenaga angin (1.000 MW), dan limbah menjadi energi (12 MW).

Sementara PLTU Pelabuhan Ratu yang merupakan proyek percontohan kedua dalam Just Energy Transition Partnership (JETP), direncanakan pensiun dini pada 2037.

Analis Centre for Research on Energy and Clean Air  (CREA) Katherine Hasan mengatakan, rencana Indonesia yang baru-baru ini diumumkan untuk mempercepat penghentian Cirebon-1 dan menggantikan pasokan sepenuhnya dengan energi terbarukan, merupakan langkah penting dalam memperkuat komitmen transisi energi negara.

Dikatakan dia, penghentian ini akan membantu mencegah beban ekonomi sebesar 8,1 miliar dolar AS dan sekitar 11.400 kematian terkait polusi udara. Menurut CREA, keuntungan ekonomi yang lebih besar akan dapat diperoleh jika penutupan kedua PLTU dibarengi dengan transisi ke energi terbarukan.

Dalam analisa Cirebon-1, Inisiatif Transisi Batubara ke Energi Terbarukan Pertama di Indonesia, CREA menemukan dengan menutup PLTU Cirebon-1, maka Indonesia dapat menghindari dampak polusi udara, dengan beban ekonomi Rp 67 triliun dan hampir 6.400 kematian selama 2036-2042.

“Indonesia juga dapat menghindari beban ekonomi Rp 57 triliun dan lebih dari 5.400 kematian selama 2038-2043 dengan menutup PLTU Pelabuhan Ratu,” ujarnya.

Katherine mengatakan, memastikan implementasi yang tepat waktu dan strategis dari semua proyek energi terbarukan yang prospektif di Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan populasi terbanyak di Indonesia, akan membantu provinsi itu melampaui target kapasitas energi terbarukan yang sudah dipetakan.

Dia juga menegaskan, keuntungan ekonomi sebenarnya dari penghentian operasi lebih cepat PLTU Cirebon-1 dan Pelabuhan Ratu akan jauh melampaui kebutuhan pendanaan pensiun dini yang dialokasikan sebanyak 1,13 miliar dolar AS, yang dijabarkan sebagai salah satu fokus dari JETP.

Syaratnya, transisi harus dilakukan ke energi terbarukan untuk memanfaatkan keuntungan ekonomi ini, seperti yang ditegaskan dalam model ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS).

“Hal ini mengingat, pengumuman pensiun dini PLTU Cirebon-1 sejalan dengan ambisi transisi energi yang dipetakan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Jawa Barat,” ujarnya.

Meskipun kapasitas energi terbarukan di Jawa Barat saat ini mencapai 3,7 gigawatt (GW), total proyek energi terbarukan prospektif sebesar 4,6 GW telah terpetakan dan tersebar di seluruh provinsi. Di mana proyek pembangkit listrik tenaga surya dan air memimpin dengan kapasitas prospektif total tertinggi.

Jawa Barat, ucap dia, dapat melampaui target 6,8 GW yang ditetapkan pada 2030 dengan memastikan tenaga surya dan air berjalan sesuai rencana. Dan juga mendorong upaya pemetaan proyek pembangkit listrik tenaga angin, panas bumi, dan bioenergi.

“Terwujudnya perkembangan energi terbarukan akan mengamankan investasi yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil di wilayah tersebut, yang juga berperan sangat penting dalam mempercepat perkembangan di provinsi lainnya, di luar Jawa Barat,” ucap Katherine. (yul)