BANDUNG – Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Majalengka pada Rabu, 18 Desember 2024. Kehadiran MPP ini mendapat apresiasi dari Bey, yang menilai langkah Pemda Kabupaten Majalengka sebagai bukti keseriusan dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya di wilayah Majalengka.
Bey mengungkapkan bahwa dengan konsep branding mal, diharapkan masyarakat menjadi lebih familier untuk mengakses berbagai pelayanan publik dan memenuhi hak-haknya sebagai warga negara. “Ini artinya Pemerintah Kabupaten Majalengka dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik, tempatnya rapi dan nyaman. Jangan terpaku pada birokrasi,” ujar Bey.
Menurutnya, keberadaan MPP yang terletak di tengah kota dan mudah diakses ini menjadi contoh yang baik, karena masyarakat dapat lebih akrab dengan pemerintah. “Tadi juga banyak masyarakat yang datang. Ada yang mau menikah, ada yang berkonsultasi. Ini artinya masyarakat tidak segan untuk berkonsultasi dengan pemerintah,” tambah Bey.
Bey juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelayanan publik agar masyarakat bisa memantau progres layanan yang sedang mereka akses. Ia berharap pelayanan publik yang prima dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, menurut Bey, perlu adanya dukungan dari aparatur yang berorientasi pada sikap melayani, termasuk petugas front office yang harus meningkatkan soft skills, seperti bersikap ramah dalam melayani masyarakat.
“Saya rasa itu bukan beban buat pemerintah, tapi tantangan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat,” ungkap Bey.
Anggota Ombudsman RI, Dadan S. Suharmawijaya, juga memberikan apresiasi atas peresmian MPP Majalengka. Ia menyebut ini sebagai bukti bahwa orientasi pelayanan publik di Majalengka sudah baik. Dadan menjelaskan bahwa orientasi pelayanan publik terbagi menjadi dua, yakni market-oriented dan citizen-oriented. Menurutnya, MPP Majalengka berhasil memadukan kedua orientasi tersebut.
“Pelayanan publik yang diterapkan di MPP Majalengka sudah memadukan kedua orientasi itu, baik untuk keinginan pasar maupun hak-hak warga negara. Misalnya pada DPMPTSP yang melayani izin usaha, ternyata ada perizinan yang digratiskan untuk UMKM. Ini adalah keberpihakan dari pemerintah,” ujar Dadan.
Penjabat Bupati Majalengka, Dedi Supandi, menjelaskan bahwa di MPP Kabupaten Majalengka terdapat sekitar 40 jenis pelayanan publik yang tersedia di 14 gerai MPP. Gerai tersebut dibuka oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemda Kabupaten Majalengka serta instansi vertikal seperti Kantor Imigrasi, BPN, dan Kemenag.
“Di dalam MPP ini ada 14 loket pelayanan dan 40 jenis layanan, termasuk empat jenis layanan dari instansi vertikal, dan sisanya 36 layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah,” ujar Dedi Supandi.