BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Bogor, bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melaksanakan sinergi untuk menyusun konsep desain penataan kawasan Puncak. Kegiatan ini meliputi penataan jalur Puncak dan revitalisasi Rest Area Gunung Mas Puncak, dimulai dengan survei dan pengumpulan data yang berlangsung di Rest Area Gunung Mas Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyatakan bahwa penataan kawasan Puncak melibatkan revitalisasi rest area lama yang akan diintegrasikan dengan perluasan. “Kami bersama jajaran PUPR mendesain ulang sesuai dengan kebutuhan. Hari ini kita akan menampung konsep dan segmentasi usaha sesuai kelasnya, dengan harapan desain dan konsep ini dapat segera dieksekusi,” ujar Ajat Rochmat Jatnika.
Kasubdit Wilayah II Direktorat Cipta Karya, Mujutahid Hidayat, menegaskan dukungan dan kolaborasi tim perencana dalam menyelesaikan penataan kawasan Puncak. “Anggaran untuk penataan ini sudah tersedia. Kami akan berkoordinasi dengan Pemkab Bogor untuk memastikan desain yang dibuat sinkron dengan kebutuhan dan konsep yang diusulkan,” ungkapnya. Dia berharap penataan ini dapat mengembalikan keindahan dan kondisi alam Puncak seperti dahulu.
Kepala Satker PJN Wilayah V Provinsi Jawa Barat, Mery Silalahi, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengusulkan penataan kawasan secara terintegrasi. “Kami mendukung konsep desain yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Pemprov Jabar, dan Pemkab Bogor. Saat ini kita masih melakukan peninjauan awal dan survei, dengan rencana penyelesaian DED pada tahun 2024 dan pelaksanaan pada tahun 2025,” katanya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Sayaga Wisata, Supriadi Jupri, menekankan pentingnya revitalisasi Rest Area Gunung Mas Puncak. “Rest Area ini akan menjadi pusat kegiatan pariwisata Puncak dengan fasilitas lengkap, seperti atraksi wisata dan area parkir yang luas. Kami sepakat untuk bersama-sama menata kawasan Puncak agar bisa kembali seperti 10-20 tahun lalu,” bebernya.
Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Diskominfo, Kasatpol PP, dan Kepala DKPP
