BANDUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon berencana untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang fokus pada sektor pangan. Inisiatif ini bertujuan untuk memaksimalkan penyerapan hasil panen bawang merah dari para petani setempat.
Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, mengungkapkan bahwa pembentukan BUMD pangan merupakan langkah strategis jangka panjang untuk meningkatkan sektor pertanian di daerah tersebut. Ia menjelaskan bahwa proses pembentukan BUMD saat ini sedang dalam tahap pembahasan.
“Tujuan utama dari BUMD pangan ini adalah untuk memastikan kelancaran distribusi bawang merah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Wahyu usai meninjau produksi bawang merah di Desa Pabuaran Lor, Kecamatan Pabuaran, pada Kamis (10/10/2024).
Data menunjukkan bahwa potensi lahan pertanian bawang merah di Kabupaten Cirebon mencapai 4.000 hektare, tersebar di tujuh kecamatan dengan produktivitas sekitar 10 ton per hektare. Wahyu menambahkan, hasil panen bawang merah tidak hanya dipasarkan di wilayah lokal, tetapi juga didistribusikan ke berbagai daerah di Jawa Barat.
“Kita menyuplai pasokan komoditas ini tidak hanya untuk Kabupaten Cirebon, tetapi juga untuk wilayah lainnya,” sambungnya.
Wahyu optimistis bahwa pembentukan BUMD pangan akan menjadi solusi untuk menangani hasil panen yang melimpah dan memberikan dampak positif bagi para petani. Pemkab Cirebon juga telah berdialog dengan petani untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan, termasuk keterbatasan akses pengairan yang sering terjadi selama musim kemarau.
“Kami berupaya mencari solusi agar masalah pengairan ini tidak mengganggu siklus panen petani,” tambahnya.
Dengan adanya BUMD pangan, Pemkab Cirebon berharap harga bawang merah di pasar dapat lebih stabil, serta memastikan ketersediaan stok hasil panen yang melimpah, sehingga tidak ada produk yang terbuang. Ini juga merupakan bagian dari kebijakan pengendalian inflasi, mengingat bawang merah adalah salah satu komoditas yang berkontribusi terhadap inflasi di Cirebon.
