Menteri Bahlil Minta Dukungan Daerah Permudah Izin Migas

BANDUNG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersinergi untuk mewujudkan ketahanan energi sesuai dengan salah satu misi Presiden RI Prabowo Subianto. Peningkatan lifting minyak dan gas bumi (migas) akan menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.

Bahlil menegaskan, Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah memangkas regulasi agar eksplorasi migas bisa berjalan lebih cepat dan bisa meningkatkan lifting migas. Namun, Ia menyebut Pemerintah Daerah juga memiliki andil yang besar dalam hal peningkatan lifting migas dan mengurangi impor.

“Saya minta tolong untuk kalau ada izin daerah yang dibutuhkan dalam rangka percepatan proses lelang, untuk segera dilakukan, agar mereka (perusahaan) bisa melakukan eksplorasi, tolong dibantu. Karena kalau tidak, maka kita semua adalah bagian yang ingin untuk tetap impor (migas) terus,” ungkap Bahlil saat menjadi narasumber pada acara ‘Magelang Retreat: Pembekalan Kepala Daerah 2025-2030’ di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2).

Lebih lanjut, Bahlil kembali menyampaikan bahwa Kementerian ESDM telah menyusun strategi untuk mendongkrak produksi migas nasional, yaitu pertama melalui intervensi sumur-sumur migas dengan teknologi, seperti yang telah dilakukan di beberapa sumur.

“Seperti di Cepu itu yang didapatkan sebelumnya kurang lebih sekitar 100 ribu barrel oil per day (bopd). Tapi oleh ExxonMobil diintervensi dengan teknologi sehingga sekarang dia bisa mencapai 163 ribu bopd. Sementara di Rokan, ini salah satu kontribusi juga terbesar. 160-200 ribu bopd. Maka langkah yang harus dilakukan adalah seluruh sumur-sumur yang dikuasai oleh KKKS harus mampu melakukan inovasi dengan mengintervensi teknologi, salah satu diantaranya adalah EOR,” paparnya.

Teknologi EOR atau Enhanced Oil Recovery merupakan salah satu metode pengurasan minyak tingkat lanjut untuk mengoptimalkan produksi migas. Teknologi ini memberikan solusi untuk mempertahankan produktivitas sumur yang sudah mulai menurun.

Selain itu, Pemerintah berupaya mengaktifkan kembali ribuan sumur idle yang masih memiliki potensi produksi. Dari 16.990 sumur idle yang terdata, sekitar 4.495 sumur dapat dioperasikan kembali. Bahlil menegaskan bahwa sumur-sumur ini adalah aset negara yang seharusnya dimanfaatkan secara optimal, bukan dibiarkan terbengkalai oleh kontraktor.

Eksplorasi di wilayah Indonesia Timur juga menjadi fokus utama, mengingat potensi cadangan migas yang masih besar di kawasan tersebut. Untuk mempercepat pengembangannya, Pemerintah akan menawarkan skema kerja sama yang lebih fleksibel serta insentif menarik bagi para investor.

Sebagai bagian dari upaya ini, Kementerian ESDM juga akan melelang 60 Wilayah Kerja (WK) migas baru guna menarik investasi dan mempercepat eksplorasi serta produksi migas nasional.