BANDUNG — Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menerima audiensi dari Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (30/4), guna membahas persoalan kelangkaan bahan baku yang tengah dihadapi industri pengolahan kelapa nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Menperin menyatakan bahwa industri pengolahan kelapa dan petani memiliki kepentingan yang selaras dalam menjaga keberlanjutan ekosistem kelapa nasional. “Kesejahteraan petani kelapa harus diutamakan agar mereka tidak beralih ke komoditas lain. Jika itu terjadi, keberlangsungan industri kelapa bisa semakin terancam,” ujarnya.
Agus menyoroti bahwa Indonesia merupakan salah satu dari lima negara penghasil kelapa terbesar di dunia, namun hingga kini belum memiliki kebijakan tata niaga kelapa seperti yang telah diterapkan oleh negara-negara pesaing seperti Filipina, India, Thailand, dan Sri Lanka. Negara-negara tersebut telah memberlakukan pelarangan ekspor atau pungutan ekspor guna menjaga nilai tambah ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, serta mendukung kelangsungan industri pengolahan kelapa mereka.
Ia juga menambahkan bahwa program hilirisasi kelapa di Indonesia selama ini telah menarik investasi dari berbagai negara, termasuk Malaysia, Thailand, Tiongkok, dan Sri Lanka. Namun, kelangkaan bahan baku membuat sejumlah perusahaan menghadapi kesulitan beroperasi.
“Ekspor kelapa bulat dari Indonesia tidak dikenakan pajak, sementara industri dalam negeri yang membeli dari petani justru terkena PPh Pasal 22. Ini menciptakan ketimpangan dalam playing field antara eksportir dan industri pengolahan domestik,” ungkapnya.
Saat ini, kebutuhan konsumsi kelapa untuk rumah tangga dan industri kecil-menengah (IKM) diperkirakan mencapai dua miliar butir per tahun. Namun tingginya volume ekspor kelapa bulat menyebabkan kelangkaan di pasar lokal, memicu kenaikan harga, dan pada akhirnya membebani konsumen rumah tangga.
Menperin juga memperingatkan bahwa ekspor kelapa bulat berisiko menggeser dominasi Indonesia dalam pasar produk hilir kelapa global. Produk-produk seperti minyak kelapa, desiccated coconut, nata de coco, konsentrat air kelapa, arang aktif, dan briket kini menghadapi tekanan dari produk negara kompetitor yang memanfaatkan bahan baku dari Indonesia.
Pada tahun 2024, ekspor produk kelapa Indonesia mencapai USD 2 miliar, dengan 85 persen berupa produk olahan. Namun, kelangkaan bahan baku dikhawatirkan dapat menggerus devisa ekspor dan mengancam sekitar 21 ribu tenaga kerja di sektor ini.
Kementerian Perindustrian terus berupaya mencari solusi bersama pelaku usaha dan asosiasi industri kelapa. “Kami terus berkoordinasi untuk menyeimbangkan kebutuhan industri dan konsumen, dengan tetap menjaga kesejahteraan petani sebagai prioritas utama,” tegas Agus.
