BANDUNG – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan rencana operasi (Renops) Kementerian Perhubungan dalam mendukung kelancaran lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran tahun 2025. Hal ini disampaikan Menhub Dudy saat menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral terkait persiapan angkutan Lebaran 2025 di Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, pada Rabu (5/2).
“Untuk mendukung penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan rencana operasi di seluruh sektor perhubungan, mulai dari darat, laut, udara, hingga perkeretaapian. Langkah ini bertujuan memberikan rasa aman, nyaman, dan lancar bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama periode Lebaran,” ujar Menhub Dudy melalui keterangan resmi.
Menhub Dudy menjelaskan bahwa di sektor perhubungan darat, Kemenhub akan fokus pada kesiapan prasarana jalan dan angkutan umum, manajemen rekayasa lalu lintas, serta aspek keamanan. Di sektor perhubungan laut, untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar pelabuhan, Kemenhub akan menerapkan sistem penundaan (delaying system) di Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ Bojonegara.
Untuk sektor perhubungan udara, Kemenhub telah menyusun rencana integrasi aksesibilitas bandara dan pengaturan kapasitas slot bandara. Sementara di sektor perkeretaapian, Kemenhub berencana untuk melanjutkan layanan kereta langsung (direct train) rute Jakarta-Semarang dan Jakarta-Yogyakarta, menambah opsi transportasi bagi masyarakat yang menggunakan moda kereta api.
Dalam kesempatan ini, Menhub Dudy juga menyampaikan hasil evaluasi serta rekomendasi dari angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), yang relevan untuk diterapkan pada angkutan Lebaran 2025. Beberapa rekomendasi tersebut termasuk implementasi buffer zone yang terbukti efektif mengurai kemacetan pada akses menuju pelabuhan penyeberangan, serta optimalisasi terminal yang kurang dimanfaatkan untuk maskapai berbiaya rendah (LCC), guna mendukung penurunan harga tiket pesawat yang berkelanjutan.
Langkah selanjutnya adalah pengoperasian Stasiun Karawang untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, serta digitalisasi pembelian tiket secara online untuk semua moda transportasi. Selain itu, Kemenhub juga berencana untuk mengoptimalkan Terminal 1 dan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta guna mencegah penumpukan antrean penumpang di Terminal 3.
Menhub Dudy juga merekomendasikan agar Program Mudik Gratis dilanjutkan pada angkutan Lebaran 2025. Namun, ia menekankan pentingnya koordinasi yang lebih baik antar pihak untuk membuat program ini lebih efektif dan efisien.
Terkait harga tiket pesawat pada periode Lebaran, Menhub Dudy mengusulkan penurunan harga tiket pesawat seperti yang dilakukan pada periode Nataru 2024/2025. Kebijakan ini, menurutnya, memberikan dampak positif terhadap industri penerbangan nasional, dengan penerbangan domestik mengalami pertumbuhan sekitar 10,3 persen secara year on year (YoY), lebih tinggi dibandingkan dengan periode Nataru 2023/2024 yang hanya sebesar 5 persen (YoY).
“Kementerian Perhubungan akan terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait angkutan udara untuk membahas rencana penurunan harga tiket pesawat pada masa Lebaran 2025. Kami memiliki semangat yang sama untuk memastikan tiket pesawat tetap terjangkau bagi masyarakat,” tambah Menhub.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meminta Kemenhub untuk memperkuat satgas dan posko mudik Lebaran agar dapat berkoordinasi dengan semua pihak terkait. Ia juga mengajak Kemenhub untuk bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengkoordinasikan Pemerintah Daerah yang menjadi tujuan mudik agar mendukung kelancaran arus lalu lintas.
“Selain itu, Kemenhub juga perlu menyusun kajian penerapan kebijakan WFA (work from anywhere) untuk mengurangi kepadatan di puncak arus mudik, menyederhanakan proses bisnis di Pelabuhan Merak, serta membangun dermaga baru di Cilegon dan Merak. Aktivasi Pelabuhan Jangkar Situbondo juga perlu dilakukan sesuai dengan anggaran yang tersedia,” tutur Menko AHY.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, para pimpinan tinggi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Perhubungan, serta perwakilan dari berbagai instansi seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian BUMN, Kementerian PANRB, Korlantas Polri, dan BMKG.
