Layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) Disambut Hangat di Car Free Day Sumedang

BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Sumedang menggelar layanan administrasi kependudukan (Adminduk) dalam acara Car Free Day (CFD) di kawasan Alun-alun Sumedang, hari Minggu (14/7/2024).

Inisiatif ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan tanpa harus mengganggu rutinitas harian mereka.

Acara CFD yang berlangsung di sepanjang jalan Prabu Geusan Ulun, mulai dari Bundaran Binokasih hingga perempatan Kejaksaan Negeri, menjadi tempat bagi warga untuk mengurus berbagai dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran, akta kematian, dan aktivasi IKD.

Pelayanan Adminduk ini mendapat sambutan positif dari pengunjung CFD Sumedang yang mengapresiasi kehadiran layanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat.

Menurut Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kabupaten Sumedang, Gingin Erma Hidayat, “Dalam kegiatan CFD ini kami menyelenggarakan pelayanan Dukcapil seperti perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, penerbitan KIA, akta kelahiran, akta kematian, dan aktivasi IKD.”

Para petugas pelayanan kependudukan tidak hanya memberikan layanan pengurusan dokumen, tetapi juga memberikan informasi mengenai prosedur administrasi yang dibutuhkan.

“Dengan adanya layanan kependudukan di CFD ini, kami berharap masyarakat terbantu dalam mengurus dokumen kependudukan mereka,” ujarnya dikutip sumedangkab.go.id.

Sosialisasi Tertib Adminduk

Harapannya, keberadaan layanan Adminduk di CFD ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan administrasi kependudukan di Kabupaten Sumedang serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen identitas yang valid.

“Warga Sumedang diundang untuk datang langsung ke lokasi CFD di depan MPP Sumedang. Kegiatan pelayanan ini akan terus berlangsung selama kegiatan CFD,” tambahnya.

Dengan demikian, kehadiran layanan administrasi kependudukan di acara CFD Sumedang tidak hanya memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih inklusif dan efektif.