BANDUNG – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, bersama dengan KONI Provinsi dan akademisi keolahragaan, berhasil menyelesaikan Focus Group Discussion (FGD) yang bertemakan “Penyelenggaraan PON Ke Depan Lebih Profesional” pada Kamis, 21 November 2024 di The Rich Jogja Hotel, Sleman. FGD ini menghasilkan beberapa rumusan penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di masa depan.
Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, dalam sambutannya menegaskan pentingnya perubahan dalam penyelenggaraan event olahraga.
Menurutnya, transformasi diperlukan untuk mencapai prestasi yang lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat.
“Kita berani melakukan koreksi total, karena tanpa perubahan yang berani, prestasi kita juga tidak akan tercapai,” ujar Marciano dilansir situs KONI.
Ia juga mengungkapkan terima kasih kepada para peserta FGD yang telah memberikan kontribusi bagi masa depan olahraga Indonesia.
Hadir dalam acara tersebut, antara lain, tuan rumah KONI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dipimpin oleh Prof. Dr. H. Djoko Pekik Irianto, serta perwakilan KONI Provinsi lainnya, seperti KONI Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTB. Selain itu, hadir pula para akademisi keolahragaan, termasuk guru besar dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dan Universitas Sebelas Maret (UNS).
Pada hari kedua FGD, Sekjen KONI Pusat, Drs. Tb. Lukman Djajadikusuma, MEMOS, mempresentasikan topik “PON Mandiri guna Mewadahi Cabor-Cabor yang Tidak Dipertandingkan pada PON.” Pembahasan ini berfokus pada perlunya multievent tambahan untuk mencakup cabang olahraga yang tidak dipertandingkan dalam PON.
Beberapa multievent yang diusulkan antara lain Indonesia Martial Art Games (IMAG), Indonesia Beach Games, Indonesia Indoor Games, dan Indonesia Youth Games yang dapat diselenggarakan di kabupaten/kota setiap dua tahun.
Tujuan dari pengembangan multievent ini adalah untuk memberikan lebih banyak peluang bagi atlet untuk berkompetisi, meningkatkan kualitas pembinaan olahraga, serta mengembangkan sport tourism dan sport industry yang bermanfaat bagi tuan rumah dan organisasi olahraga di Indonesia.
Sekjen KONI Pusat, Ade Lukman, juga menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan mengutip sistem pengelolaan pendapatan oleh International Olympic Committee (IOC) sebagai contoh.
“Pendapatan dari hak siar, sponsor, tiket, dan licensing dari IOC dikembalikan 90% kepada National Olympic Committee (NOC), federasi internasional, dan atlet. Kami berharap model ini bisa diadopsi di Indonesia,” ujarnya.
Format multievent baru ini mendapat apresiasi dari para peserta, termasuk Prof. Dr. Tandyo Rahayu, guru besar dari Universitas Negeri Semarang (UNNES), yang menilai bahwa format PON harus lebih ringkas, dengan cabang olahraga yang lebih sedikit, namun dengan adanya multievent tambahan sebagai alternatif.
Hasil rumusan FGD juga mencakup revisi Peraturan Organisasi (PO) KONI Pusat terkait pelaksanaan PON. Beberapa perubahan yang diusulkan antara lain aturan mengenai mutasi atlet, penggantian atlet sebelum Delegation Registration Meeting (DRM), dan ketentuan pelaksanaan nomor pertandingan dengan jumlah provinsi peserta kurang dari lima.
Dalam akhir kegiatan, Wakil Ketua Bidang Rencana Anggaran KONI Pusat, Drs. Twisyono, membacakan rumusan-rumusan yang telah disepakati. Di antaranya adalah usulan agar KONI Pusat bersama KONI Provinsi menghadap Presiden RI Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto untuk audiensi terkait regulasi keolahragaan yang lebih baik di Indonesia.
Dengan rumusan-rumusan ini, KONI Pusat berharap dapat menciptakan penyelenggaraan PON yang lebih baik dan mendukung prestasi olahraga Indonesia ke depan.
