Kejar Target Lifting Migas, Menteri Bahlil Dorong Pendekatan Non-Konvensional dan Permudah Izin Proyek Energi

BANDUNG – Pemerintah terus mendorong percepatan pengembangan proyek-proyek minyak dan gas bumi (migas) strategis nasional guna memperkuat ketahanan energi dan mengejar target lifting migas. Salah satu strategi yang didorong adalah penerapan pendekatan non-konvensional oleh para pelaku industri, termasuk perusahaan asing seperti ENI asal Italia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat melakukan peninjauan infrastruktur energi di Kalimantan Timur, Rabu (30/4). Dalam kunjungannya, Menteri Bahlil menegaskan bahwa Pemerintah meminta ENI untuk mempercepat penyelesaian proyek strategis mereka yang semula dijadwalkan rampung pada 2029 menjadi 2028.

“Kalau bisa dimajukan ke 2028, proyek ENI akan berkontribusi besar, menghasilkan sekitar 1.500 juta kaki kubik gas per hari dan 90 ribu barel kondensat,” ujar Bahlil melalui keterangan resmi.

ENI saat ini mengoperasikan Onshore Receiving Facility (ORF) yang menghubungkan produksi gas dari FPU Jangkrik di lepas pantai ke titik serah di Senipah dan kilang LNG Bontang. Fasilitas ini memainkan peran penting dalam mempercepat pemrosesan migas untuk kebutuhan domestik dan ekspor.

Selain itu, ENI juga tengah menyiapkan dua Proyek Strategis Nasional, yakni Indonesia Deepwater Development (IDD) dengan cadangan 2,67 triliun kaki kubik (TCF) gas dan 66 juta barel minyak, serta proyek Geng North dengan cadangan 5,3 TCF gas. Investasi kedua proyek ini mencapai total USD 15,1 miliar, menunjukkan komitmen kuat perusahaan dalam memaksimalkan potensi migas Indonesia.

Menteri Bahlil juga meninjau operasi Pertamina Hulu Mahakam yang mengelola sejumlah sumur tua. Ia mengapresiasi upaya peningkatan produksi dari sumur-sumur yang telah lama beroperasi.

“Meski sumur tua, Pertamina Hulu Mahakam mampu meningkatkan lifting gas dari sebelumnya 200–300 MMSCFD menjadi 400–500 MMSCFD. Ini capaian luar biasa,” ungkap Bahlil.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menyoroti pentingnya penyederhanaan perizinan untuk mendukung kelancaran operasional di sektor migas. Ia menyebut regulasi yang terlalu rumit sering menjadi keluhan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), yang akhirnya memperlambat produksi.

“Kita minta pemerintah daerah, termasuk Gubernur, turut mendukung percepatan proses perizinan. Ini penting agar tidak ada hambatan di lapangan,” tegas Bahlil.

Langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mencapai target lifting migas dan menjaga keberlanjutan energi di tengah tantangan global dan dinamika industri yang semakin kompleks.