BANDUNG – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh berhasil memfasilitasi pemulangan jenazah WNI/PMI korban kasus penipuan daring (online scam) atas nama Rizal Sampurna dari Kamboja ke tanah air, Sabtu (11/5). Jenazah tiba di Bandara Juanda, Surabaya, pukul 19.30 WIB dan langsung diberangkatkan ke kampung halaman almarhum di Banyuwangi melalui jalur darat.
Dikutip dari laman Kemlu, perwakilan dari Kemlu dan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Timur turut mengantar jenazah hingga ke rumah duka, sebagai bentuk penghormatan dan duka cita dari pemerintah.
Informasi mengenai kematian Rizal Sampurna pertama kali diterima KBRI Phnom Penh pada 17 Maret 2025 dari Kepolisian Kamboja. Berdasarkan laporan awal, almarhum meninggal dunia akibat serangan jantung. Menanggapi hal ini, KBRI Phnom Penh segera melayangkan nota diplomatik kepada Kepolisian Kamboja untuk meminta bantuan dalam mengusut perusahaan tempat almarhum bekerja serta menuntut pertanggungjawaban.
Upaya tersebut membuahkan hasil, dengan pihak Kepolisian Kamboja berhasil mengidentifikasi perusahaan yang bertanggung jawab. Seluruh biaya pemulangan jenazah kemudian ditanggung oleh pihak perusahaan. Jenazah Rizal direpatriasi ke Indonesia menggunakan penerbangan pada 10 Mei 2025.
Setibanya di tanah air, jenazah diserahkan secara resmi oleh perwakilan Kemlu kepada pihak keluarga. Prosesi serah terima turut disaksikan oleh perangkat desa dan perwakilan organisasi P4MI Banyuwangi. Dalam kesempatan tersebut, Kemlu menyampaikan belasungkawa mendalam dan menjelaskan langkah-langkah diplomatik yang telah dilakukan guna memastikan keadilan dan pemulangan jenazah almarhum.
Pemerintah Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk menindak tegas praktik-praktik eksploitasi oleh perusahaan online scam yang marak terjadi di sejumlah negara, termasuk Kamboja. Pemerintah juga mengimbau masyarakat Indonesia agar lebih waspada terhadap tawaran kerja di luar negeri yang mencurigakan. Masyarakat diingatkan untuk selalu menempuh prosedur resmi dalam proses penempatan kerja luar negeri demi keamanan dan perlindungan hukum.
