Jaga Kamtibmas dan Dorong Iklim Investasi, Pemprov Jabar Sepakat Kerjasama Bersama Dua Polda

SATUJABAR, BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) sepakat bekerjasama dan berkomitmen dengan Polda Jabar dan Polda Metro Jaya, dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Komitmen bersama dalam menjaga Kamtibmas di seluruh wilayah di Jawa Barat, sekaligus untuk mendorong iklim investasi agar tumbuh kondusif.

Menurut Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, kesepakatan dan komitmen bersama dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), sangat penting karena wilayah Jabar berada di dua wilayah hukum, atau dua yurisdiksi kepolisian. Untuk itu, kerjasama dan komitmen dituangkan dalam nota kesepakatan dengan Polda Jabar, dan Polda Metro Jaya, yang mencakup wilayah hukum Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota Depok.

“Perjanjian ini menyangkut banyak hal. Pertama, meningkatkan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Jawa Barat, termasuk menyangkut ketentraman warga. Kedua, untuk mendorong iklim investasi agar tumbuh kondusif, yang pada akhirnya bisa menciptakan banyak lapangan kerja di Jawa Barat,” ujar Dedi Mulyadi, kepada wartawan, Jumat (16/05/2025).

Dedi Mulyadi mengungkapkan,
langkah sinergi dengan dua Polda, juga bertujuan menguatkan keamanan di wilayah kawasan industri, termasuk upaya perlindungan terhadap pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), serta pasar tradisional. Dedi Mulyadi menginginkan, seluruh tempat di Jawa Barat aman buat warga beraktifias, dan para pelaku usaha.

Dedi Mulyadi menambahkan, Pemprov Jabar juga menggandeng Polri untuk meningkatkan kedisiplinan generasi muda, terutama dalam berlalu lintas. Anak di bawah umur dilarang menggunakan kendaraan bermotor, kecuali jarak sekolahnya jauh.

Selain itu, terkait pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, serta minuman keras (miras) oplosan yang menyasar kalangan remaja. Dedi Mulyadi berencana menerapkan pembatasan jam malam di luar rumah bagi pelajar di hari sekolah.

“Jam tertentu akan saya berlakukan pada hari belajar. Tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 malam, misalnya. Mereka harus berada di rumah, karena di luar godaannya terlalu banyak,” ungkap Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi mengklaim, sinergi lintas sektoral yang dibangun mulai menunjukkan hasil positif. Angka tawuran pelajar mulai menurun, kesadaran bersekolah meningkat, dan anak-anak mulai terbiasa berjalan kaki.

“Saya bersyukur, angka tawuran pelajar di berbagai tempat mengalami penurunan. Anak bersekolah dengan baik, anak mulai senang dan menikmati berjalan kaki ke sekolah. Ini sinyal, semua kebijakan akan berjalan, apabila dilakukan sinergi,” jelas Dedi Mulyadi.

Berantas Premanisme
Sementara itu, Kapolda Jabar, Irjen Pol. Rudi Setiawan, menyatakan, pihaknya berkomitmen memberantas aksi premanisme di semua daerah di wilayah hukum Polda Jabar. Rudi juga menjamin, wilayah hukumnya menjadi wilayah yang aman untuk berinvestasi.

“Tadi, kami sudah bicarakan dengan Gubernur, Walikota, dan Bupati, serta seluruh Kapolres di wilayah hukum Polda Jabar. Kita sepakat dan berkomitmen memberantas segala bentuk aksi premanisme. Kita juga menjamin wilayah hukum Polda Jabar aman untuk berinvestasi,” ungkap Rudi.

Rudi mengungkapkan, Polda Jabar telah menindak ratusan orang yang yang diduga merupakan preman yang kerap meresahkan masyarakat. Tercacat, sebanyak 177 orang teridentifikasi sebagai preman, yang sudah dijadikan sebagai tersangka atas perbuatannya melakukan pemerasan di kawasan industri dan pasar tradisional.

“Operasi Pekat (penyakit masyarakat) sudah kita gelar selama sepuluh hari, dan sudah 177 orang ditetapkan tersangka. Kita tegas, tidak ada tempat buat segala bentuk aksi premanisme di wilayah hukum Polda Jabar,” tegas Rudi.

Rudi menyebutkan, aksi premanisme dengan melakukan pemerasan, atau pemakalan dengan meminta jatah, mulai dari lingkungan perumahan, dan pasar-pasar rakyat, dimana para pedagang-kecil diminta uang jatah, parkir liar, hingga pabrik-pabrik di kawasan industri.(chd).