BANDUNG – Indonesia berkomitmen untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 dengan mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan (EBT) sebagai pengganti energi fosil.
Potensi EBT di Indonesia mencapai hampir 4 terawatt (TW), menjadikan penggantian energi fosil sebagai langkah yang mungkin jika pemanfaatannya ditingkatkan.
Salah satu inisiatif utama adalah pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di atas permukaan waduk, yang memiliki kapasitas potensial hingga 14 gigawatt (GW).
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebagai pengelola bendungan, telah menyetujui peningkatan kapasitas PLTS terapung di beberapa bendungan. Direktur Konservasi Energi EBTKE, Hendra Iswahyudi, menyampaikan hal ini dalam Forum Tematis Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) bertema “Cirata Mendunia: Membangun Reputasi Global Kejar Target Net Zero Emission” di Bandung, Kamis (12/9).
“Dengan memanfaatkan floating PV pada beberapa permukaan bendungan yang dimiliki Kementerian PUPR, kita bisa mengakselerasi tambahan 14 GW lagi. Kementerian ESDM sudah menerima persetujuan dari Menteri PUPR untuk meningkatkan kapasitas terpasang PLTS yang memanfaatkan waduk milik Kementerian PUPR,” ujar Hendra melalui siaran pers.
Persetujuan ini membuka peluang besar untuk pemanfaatan permukaan waduk sebagai sumber energi terbarukan.
“Menteri Basuki sudah bersurat ke Kementerian ESDM bahwa beliau sepakat untuk memperbesar cakupan persentase luasan danau atau waduk yang bisa dimanfaatkan, dari yang sebelumnya hanya 5 persen menjadi 25 persen.”
Hendra menjelaskan bahwa potensi PLTS terapung di 257 waduk tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara, mencapai 14,7 GW.
“Ini tentu saja mesti diinventarisasi, karena antara potensi, kesiapan jaringan listrik, dan kapan masuk RUPTL sesuai dengan COD, sudah dikomunikasikan dengan Gatrik dan PLN,” tambahnya.
Kapasitas Terpasang
Berdasarkan data yang ada, potensi dari permukaan waduk milik Kementerian PUPR untuk pemasangan PLTS terapung mencapai 89,37 GW, tersebar di 293 lokasi.
Dari jumlah tersebut, 257 lokasi dengan potensi 14,7 GW merupakan properti milik Kementerian PUPR. Sebaran potensi tersebut adalah sebagai berikut:
Jawa-Bali: 9.076,95 MW (114 lokasi)
Sumatera: 1.967,56 MW (17 lokasi)
Kalimantan: 690,22 MW (11 lokasi)
Sulawesi: 1.646,84 MW (15 lokasi)
Maluku-Nusa Tenggara: 1.320,14 MW (100 lokasi)
Sedangkan potensi di 36 lokasi danau sebesar 74,66 GW terbagi sebagai berikut:
Jawa-Bali: 641,3 MW (2 lokasi)
Sumatera: 34.867,9 MW (12 lokasi)
Kalimantan: 2.437,9 MW (3 lokasi)
Sulawesi: 24.415,6 MW (6 lokasi)
Maluku-Papua-Nusa Tenggara: 12.302,4 MW (13 lokasi)
“Hingga bulan Juli 2024, kapasitas terpasang PLTS terapung ini telah mencapai 193,01 MW,” tutup Hendra.
