Gubernur Dedi Lantik Pejabat Eselon II di Pabrik BYD, Ini Daftarnya

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. (Dok. Istimewa)

KDM itu juga berpesan agar para JPT yang dilantik meninggalkan berbagai ego yang bersifat personal.

SATUJABAR, SUBANG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, melantik sepuluh pejabat eselon II setingkat kepala dinas, badan, biro, direktur rumah sakit daerah, pada Rabu (28/5/2025). Uniknya, pelantikan pada jabatan tinggi dilakukan di pabrik kendaraan listrik BYD, kawasan Subang Smartpolitan Sawangan, Kabupaten Subang.

Adapun pelantikan dilaksanakan berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor 821.2/kep.2.4-bkd/2025 tentang Alih Tugas dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat.

Adapun sejumlah pejabat yang dilantik di antaranya Rini Cempaka, yang mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Selain itu, Dani Gumelar sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Sekarwati yang ditunjuk sebagai Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jabar.

“Hari ini kita melakukan ikrar sumpah jabatan, bahwa kita berkomitmen mendorong kemajuan Jawa Barat,” kata Dedi.

Daftar pejabat tinggi yang dilantik adalah :
1. Budi Kurnia, Kepala Biro Perekonomian Setda
2. Aris Budiman, Kepala Biro PBJ Setda
3. Agung Wahyudi, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
4. Dhani Gumelar, Kepala Dinas Perhubungan
5. Yulia Dewita, Kepala Biro Organisasi Setda

6. Deni Darmawan, Direktur UOBK RSUD Al Ihsan, Dinkes
7. Asep Supriatna, Kepala Badan Pendapatan Daerah
8. Rinny Cempaka, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
9 Sekarwati, Kepala Biro Umum
10. Purwanto, Kepala Dinas Pendidikan

Gubernur yang biasa disapa KDM itu juga berpesan agar para JPT yang dilantik meninggalkan berbagai ego yang bersifat personal.

Tak hanya itu, sambung KDM, yang diperlukan dalam mencapai tujuan pembangunan adalah langkah-langkah out of the box dalam menyelesaikan problem di lapangan. “Jam kerja itu formal, tidak ada artinya kalau tidak ngapa-ngapain, yang dibutuhkan adalah langkah-langkah out of the box menyelesaikan problem,” ucap KDM.

KDM juga meminta para JPT agar dalam memandang problem di lapangan tidak berorientasi pada proyek yang memakan waktu dan anggaran yang sedemikian rupa. Namun, harus berfokus pada apa yang benar-benar dibutuhkan.

“(Misalnya) Di PU itu harus punya divisi perbaikan, rekrut tenaga outsourcing itu tukang tembok, tukang ngaduk,” ucap KDM.

“Caranya di PU bikin anggaran pasir, anggaran semen. Jadi drainase yang batunya lepas jangan nunggu proyek yang berikutnya, tapi lakukan segera perbaikan,” kata KDM.

Di samping itu, KDM juga mengajak para JPT agar berani mengambil risiko dari tindakan yang dilakoni. Sebab dorongan atau upaya yang akan digalakkan saat ini adalah upaya teknis dan taktis. (yul)

Editor