DPD Usulkan Pengentasan Kemiskinan dengan Pelatihan Dibanding Bansos

BANDUNG – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) melakukan pertemuan dengan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin beserta jajarannya, Senin (4/11), di Kantor Gubernur Jabar, Gedung Sate Bandung, guna membahas berbagai permasalahan terkini di Jabar, salah satunya pengentasan kemiskinan.

Anggota DPD RI Jabar Agita Nurfianti menilai, pihaknya lebih memilih pengentasan kemiskinan melalui pelatihan dibanding Bantuan Sosial (Bansos), terutama bagi usia muda.

Agita menyampaikan beberapa permasalahan dalam pengentasan kemiskinan pada kesempatan tersebut, salah satunya adalah data yang tidak lengkap dan tidak akurat. Untuk itu perlu adanya validasi dan verifikasi data yang terus diupdate.

“Permasalahan terkait penanganan kemiskinan, ada dua perlindungan sosial, yaitu Bantuan Sosial (Bansos) dan Jaminan Sosial (Jamsos). Permasalahan utama di daerah belum melakukan update data terkait validasi dan verifikasi. Jadi harus ada pendataan yang menyeluruh dari pusat, harus ada gerakan nasional untuk mendapatkan data yang valid, dan gerakan ini harus diupdate setiap bulan supaya pemerintah daerah bisa bergerak cepat dalam mengentaskan kemiskinan di daerahnya,” tutur Agita melalui keterangan resmi.

Staf Ahli Gubernur Jabar Bidang Ekonomi dan Pembangunan sekaligus Plh. Asisten Daerah 1 Dodo Suhendar mengatakan, terdapat beberapa permasalahan krusial dalam indikator makro pembangunan, terutama terkait kemiskinan mengingat jumlah penduduk yang besar. Ia juga mengatakan, belum dilakukannya verifikasi dan validasi bantuan kemiskinan, sehingga masih terdapat kemiskinan ekstrem yang belum menerima bantuan sosial. Untuk itu, Dodo mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar berharap Pemerintah Pusat dapat mengadakan gerakan pengkinian data, baik verifikasi maupun validasi, yang dapat diupdate setiap bulan.

Agita menjelaskan, supaya Bansos dan Jamsos dapat diberikan kepada masyarakat secara tepat sasaran, maka dalam pengentasan kemiskinan perlakuannya berbeda. Menurutnya, untuk usia muda sebaiknya tidak diberikan Bansos, tapi diberikan pelatihan-pelatihan untuk melakukan pekerjaan sesuai bidangnya berikut juga penyalurannya. Adapun Bansos dapat diberikan bagi usia lanjut dan usia yang belum produktif.

Senada dengannya, Dodo Suhendar mengatakan, upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin dilakukan melalui program pelatihan agar mereka memiliki akses pekerjaan.

“Selain itu, secara daerah, treatment-nya (perlakuannya) juga berbeda. Untuk kawasan pesisir, bagaimana mereka tidak terjebak hutang. Untuk kawasan pedesaan, masalah pemenuhan kebutuhan jangan sampai menimbulkan inflasi. Dan untuk kawasan perkotaan, karena sektor jasa yang banyak disini, permasalahannya ada di permodalan,” sahut Agita.

Dodo menambahkan, kawasan pesisir didominasi nelayan, kawasan pedesaan dipenuhi kebutuhan inflasi, seperti bawang dan cabai, sementara kawasan perkotaan lebih berfokus pada sektor jasa, khususnya permodalan.

Selain pengentasan kemiskinan, pertemuan DPD RI dengan Pj Gubernur Jabar juga membahas masalah stunting. Data menunjukkan tingkat stunting Provinsi Jabar sebesar 20,7% berada sedikit di atas rata rata nasional 20,5%. Targetnya, angka tersebut diharapkan dapat turun di tahun depan menjadi 14%.

Agita menyampaikan, permasalahan stunting ini erat kaitannya dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Jabar ke depannya. Menurutnya, untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, sangat penting untuk dilakukan peningkatan konsumsi protein bagi ibu hamil dan anak-anak.

“Sebagai contoh telur ayam mengandung protein yang mudah didapat dan murah harganya. Demikian juga ikan lele mengandung tinggi protein dan omega 3 yang sangat baik untuk ibu hamil serta pertumbuhan anak dan kecerdasan otak, yang mudah didapat dengan harga yang lumayan terjangkau. Selain itu, ibu hamil juga perlu diberikan vitamin dan makanan bergizi lainnya,” ungkapnya.

Senada dengannya, Dodo Suhendar mengatakan, stunting berpengaruh pada kualitas SDM, sementara tingkat lama sekolah menurun. Penanganan stunting difokuskan pada peningkatan konsumsi protein bagi ibu hamil.

Menurutnya, Pemprov Jabar sebenarnya berkeinginan dapat mengontrol perkembangan terkait stunting ini, tapi penanganan stunting saat ini dilakukan langsung oleh Puskesmas di bawah Kementerian Kesehatan. Dana penanganan stunting yang disalurkan langsung ke Puskesmas mempersulit kontrol alokasi dana, menurut Dodo.

Selain pengentasan kemiskinan dan stunting, petemuan DPD RI dengan Pj Gubernur Jabar juga membahas berbagai permasalahan lainnya seperti sampah, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta transportasi, seperti Bandung Rapid Transit, jalur ganda kereta api, dan Bandara Kertajati.

Turut hadir pada pertemuan ini Anggota DPD RI Jabar lainnya Aanya Rina Casmayanti serta jajaran Pemrpov Jabar antara lain Kepala Dinas ESDM, Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat, Kepala Biro Pembangunan Otonomi Daerah, Plh. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Plh. Kepala Dinas Sosial, Plh. Pemerintah Desa, Kepala Bidang Ketahanan, Seni Budaya, dan Kemasyarakatan, serta Kepala Bidang Biro Perekonomian.

Setelah pertemuan dengan Pj Gubernur dan jajarannya, para Anggota DPD RI Jabar tersebut melanjutkan kegiatannya pada hari yang sama, dengan mengunjungi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jabar untuk melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Jabar Bucki Wibawa dan para anggota DPRD Jabar lainnya.