Wali Kota Depok Supian Suri telah mengabaikan intruksi Gubernur Jawa Barat terkait tidak boleh menggunakan kendaraan dinas untuk mudik.
SATUJABAR, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegur Wali Kota Depok Supian Suri. Pasalnya, dia mengeluarkan kebijakan boleh menggunakan kendaraan dinas untuk mudik.
Dedi menilai, kebijakan Walkot Depok tersebut keliru apalagi sudah disorot oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Artinya kan itu salah tindakan itu, gak boleh. Mobil dinas itu untuk kepentingan dinas, tidak untuk kepentingan yang lain,” ucap Dedi Mulyadi seusai sholat Idul Fitri di Lapangan Gasibu, Senin (31/3/2025).
Dedi mengatakan, sudah menegur yang bersangkutan saat malam takbiran. Ke depan, dia meminta, agar semua kepala daerah tidak boleh mengeluarkan kebijakan seperti itu.
“Gimana kalau mobil (dinas)nya di jalan mengalami problem? Itu menjadi risiko negara, harus dipertanggungjawabkan,” katanya.
Dedi menegaskan, pejabat yang memiliki mobil dinas itu merupakan pejabat eselon III dan II. Dia menyebut, pejabat eselon III dan II pasti memiliki mobil. “Semua eselon III dan II itu kalau tidak punya mobil, berarti ngelola uangnya gak benar,” ungkap dia.
Dedi menyebut, Wali Kota Depok Supian Suri telah mengabaikan intruksi Gubernur Jawa Barat terkait tidak boleh menggunakan kendaraan dinas untuk mudik. “Iya dong, abai,” kata dia.
Sebelumnya, Wali Kota Depok Supian Suri membolehkan ASN menggunakan kendaraan dinas untuk mudik. (yul)
mudik lebaran, kendaraan dinas, asn depok, walikota depok, gubernur tegur walikota,
