Dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nasdem diharapkan mendorong popularitas mereka untuk terus meningkat.
SATUJABAR, SUMEDANG — Hasil dari beberapa survei menyebutkan, pasangan Ahamad Syaikhu-Ilham Habibie (ASIH) memang belum menduduki peringkat tertinggi. Namun, pasangan ini yakin dengan dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nasdem maka popularitas mereka akan terus meningkat.
“Alhamdulillah, berdasarkan survei terakhir, terlihat peningkatan yang signifikan. Kami optimis dalam waktu 25-30 hari kampanye ini kami bisa terus memperkuat posisi,” kata Syaikhu saat bertemu warga dan pedagang pasar tradisional Parakanmuncang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
Keoptimisan ini pun bukan tanpa alasan. Syaikhu mengatakan, bahwa dirinya didukung oleh kader PKS yang memiliki loyalitas tinggi serta Ilham Habibie yang merupakan sosok populer, terlebih karena ia adalah putra mantan Presiden RI, B.J. Habibie.
Kombinasi itu, menurut Syaikhu, adalah modal kuat untuk memenangkan Pilkada Jawa Barat 2024 dan mewujudkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.
Karena itu, Syaikhu mengajak, masyarakat untuk berkolaborasi dalam menciptakan perubahan di Jawa Barat, terutama di bidang pendidikan. Dia berharap, dukungan masyarakat akan membawa dampak positif yang signifikan, terutama dalam pemerataan akses pendidikan yang layak untuk semua lapisan masyarakat.
Didampingi calon Wakil Bupati Sumedang Ridwan Solichin nomor urut 1, Syaikhu mengatakan, tekadnya untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi masyarakat yang masih merasa dirugikan oleh kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi.
Dalam kesempatan berbincang dengan warga dan pedagang itu, Syaikhu menyoroti keluhan orang tua di Kecamatan Cimanggung yang merasa kebijakan PPDB zonasi ini menghambat kesempatan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan di sekolah negeri.
Menurutnya, sistem zonasi yang diterapkan secara nasional ini perlu disesuaikan dengan kondisi lokal. Terutama, di daerah yang belum memiliki fasilitas sekolah negeri yang memadai.
“Masalah ini adalah kebijakan pusat, dan kami akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Kementerian Pendidikan,” tegasnya.
Sistem PPDB online berbasis zonasi memang membawa banyak dampak negatif. Hanya kecamatan dengan SMA Negeri yang dapat mengakomodir kebutuhan siswa.
Sementara, kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri, harus beralih ke sekolah swasta yang kadang biayanya lebih tinggi. Karena itu, Syaikhu menegaskan, apabila pasangan Asih terpilih, pihaknya akan mendorong pemerintah untuk menyediakan sekolah negeri di setiap kecamatan atau mencari solusi dalam bentuk revisi sistem zonasi yang lebih fleksibel.
“Dengan cara ini, seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pendidikan dasar 12 tahun tanpa harus terbatas oleh wilayah tempat tinggal,” tandasnya. (yul)