Bupati Sumedang Tegaskan SOP Dapur MBG Harus Ketat, Dorong Produk Lokal dan Pengawasan Terpadu

SATUJABAR, SUMEDANG – Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menegaskan seluruh pihak yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara murni dan konsisten, terutama di dapur Sentra Pangan Program Gizi (SPPG).

Hal itu disampaikan Bupati Dony usai memimpin Rapat Koordinasi Forkopimda untuk mengevaluasi penyelenggaraan program MBG di Aula Tampomas, Senin (6/10/2025).

“SOP harus dijalankan dengan benar, mulai dari pemilahan dan pengolahan bahan baku, proses masak, hingga penyajian. Selain itu, setiap dapur juga wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” tegasnya.

 

Pengawasan Diperketat, Semua Turun ke Lapangan

Dalam rapat tersebut, disepakati pengawasan dapur MBG akan dilakukan secara lebih efektif dengan melibatkan TNI, Polri, Pemda, SKPD, pemerintah kecamatan, dan desa.

“Semuanya akan turun ke lapangan untuk memastikan SOP benar-benar dijalankan. Kalau SOP dijalankan dengan baik, hal-hal yang sempat terjadi sebelumnya tidak akan terulang lagi,” ujar Dony.

 

Kompak dan Kolaboratif, Hindari Rebutan Sasaran

Dony juga mengimbau seluruh stakeholder MBG untuk menjaga kekompakan dan saling menguatkan. Ia mencontohkan potensi masalah seperti rebutan sasaran penerima manfaat.

“Kami akan dibantu oleh koordinator kecamatan untuk mengatur sasaran agar tidak berebut. Semua pihak harus solid dan saling berbagi solusi,” katanya.

 

Gunakan Produk Lokal Sumedang

Bupati Dony mendorong SPPG dan para mitra dapur untuk memprioritaskan pangan lokal dari petani dan pelaku usaha Sumedang.

“Kami mengajak semua dapur untuk memakai produk lokal yang berkualitas dengan harga kompetitif. Ini bukan hanya soal gizi, tapi juga mendukung ekonomi daerah,” ujarnya.

 

Dorong Higiene dan Pemilahan Sampah

Selain SLHS, Pemkab Sumedang juga mempercepat penerapan sistem pemilahan sampah sejak dari sumber.

“Sampah harus dipilah sejak awal, sehingga tidak menghasilkan volume sampah baru yang berlebihan,” jelas Dony.

 

Izin Bertahap dan Dampak Ekonomi Lokal

Untuk dapur SPPG yang masih dalam proses perizinan, Pemkab akan memberlakukan tahapan jumlah porsi.

“Tidak langsung empat ribu porsi, tapi dimulai dari seribu porsi terlebih dahulu agar mereka terbiasa mengolah dalam jumlah besar,” imbuhnya.

Dony menegaskan, Pemda Sumedang bersama seluruh stakeholder berkomitmen menyukseskan program MBG secara menyeluruh. Jika berjalan optimal, MBG bukan hanya memenuhi gizi anak sekolah, ibu hamil, menyusui, dan balita, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal serta menciptakan lapangan kerja.

“MBG adalah ikhtiar kita mencetak generasi sehat, kuat, dan cerdas. Kuncinya ada pada pengelolaan dapur yang aman, higienis, dan tepat sasaran,” tandasnya.