Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, bersama Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menerima kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, di Gedung Pendopo, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jumat (21/3/2025). (Foto: Humas Pemkab Garut)
BANDUNG – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, bersama Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menerima kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, di Gedung Pendopo, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jumat (21/3/2025). Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya menekankan pentingnya penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang lebih baik dan humanis serta mendorong pengembangan kreativitas di Garut.
Bima Arya menyatakan dukungannya terhadap penataan PKL dengan pendekatan yang memperhatikan aspek kemanusiaan, termasuk perbaikan infrastruktur seperti pedestrian serta pengurangan “sampah visual” sesuai dengan instruksi Presiden. “Saya mendukung penataan PKL dengan pendekatan yang manusiawi, memperbaiki infrastruktur seperti pedestrian, serta melakukan penataan kota dengan membersihkan ‘sampah visual’ sesuai instruksi Bapak Presiden,” ungkapnya dilansir situs Pemkab Garut.
Lebih lanjut, Bima Arya juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya penertiban PKL. Menurutnya, PKL harus dimuliakan dan diberikan tempat yang layak untuk berusaha tanpa mengganggu ketertiban kota.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menjelaskan bahwa penataan PKL di Garut akan dilakukan secara bertahap, dengan adanya solusi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, pemerintah daerah akan menyediakan lokasi sementara bagi PKL, salah satunya di Islamic Center. Sementara itu, solusi jangka panjang masih dalam kajian untuk memastikan penataan yang lebih komprehensif. “Ke depan kita akan carikan solusi yang komprehensif sehingga bisa memberikan kebermaknaan tadi,” ujarnya.
Bupati Garut menegaskan bahwa penataan PKL akan direncanakan dengan hati-hati agar dapat terealisasi dengan baik tanpa menjadi beban atau menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. “Kami ingin penataan PKL ini berjalan dengan baik tanpa menjadi beban dan kecemburuan bagi masyarakat lain,” jelasnya.
Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap aset daerah yang kurang dimanfaatkan, termasuk Gedung PKL. Pemerintah daerah berencana untuk meninjau kembali fungsi gedung tersebut serta mengkaji kemungkinan relokasi PKL ke lokasi yang lebih sesuai dan lebih tepat guna.
Selain membahas penataan PKL, Bima Arya juga mengajak masyarakat Garut untuk lebih giat menyelenggarakan acara kreatif yang melibatkan komunitas olahraga, seni, dan budaya. Ia optimistis, jika semua pihak berkolaborasi, masa depan Garut akan semakin cerah.
Bima Arya juga menyoroti sejumlah keunggulan Kabupaten Garut, seperti cuaca yang nyaman, keramahan masyarakat, serta tata kota yang relatif sederhana dan terpusat. Menurutnya, jika ditata dengan baik, Garut akan semakin berkembang dan menjadi tempat yang nyaman bagi penduduk dan pendatang. “Warga Garut yang someah (ramah) terhadap pendatang itu juga. Tata kotanya yang relatif tidak rumit dan terpusat, jika ditata lebih enak, Garut akan semakin nyaman,” ujar Bima Arya.
Putri Karlina menambahkan bahwa kebersihan kota menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah. Ia mengutip arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyebut bahwa daerah yang bersih identik dengan daerah yang sejahtera. “Semoga bisa menjadi spirit buat Garut menata ulang kotanya, membangun desanya supaya menjadi daerah yang bersih karena itu merepresentasikan daerah yang sejahtera,” tandasnya.
Setelah memaparkan program di hadapan bupati, wakil bupati, forkopimda, sekda, serta pejabat tinggi pratama dan administrator, Wamendagri Bima Arya berkesempatan meninjau gelar kendaraan roda empat dan roda dua yang dipersiapkan untuk mendukung kelengkapan pengamanan Idul Fitri Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Halaman Timur Pendopo Garut, yang melibatkan berbagai instansi seperti Satpol PP, Dishub, BPBD, Damkar, PUPR, Dinkes, DLH, dan Disparbud.
Puncak arus balik di jalur selatan Nagreg diprediksi terjadi Sabtu (5/4/2025) dan Ahad (6/4/2025). SATUJABAR,…
Uang sebesar itu diberikan kepada sopir angkot di Bogor agar tidak beroperasi saat arus mudik…
Korban Taryana mengalami tindakan main hakim sendiri setelah dipergoki mencuri ayam. SATUJABAR, SUBANG -- Taryana…
Pengawasan dan kontrol rutin guna memastikan prosedur pengamanan berjalan sesuai SOP serta kondisi para tahanan…
BANDUNG - Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) berhasil mengamankan objek wisata Pantai Pangandaran dan…
BANDUNG - Presiden Amerika Serikat (AS) secara resmi mengumumkan penerapan tarif resiprokal sebesar 32% terhadap…
This website uses cookies.