BANDUNG: PT Bank Tabungan Negara (BTN) berencana melakukan penambahan modal dengan mekanisme Rights Issue sebesar Rp4,13 triliun.
Rencana Bank BTN itu terbagi atas hak publik sebanyak Rp1,65 triliun dan pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2,48 triliun.
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai aksi korporasi tersebut harus mampu membantu penuhi kebutuhan rumah bagi kalangan milenial.
Menurutnya, persoalan ketersediaan rumah dengan harga terjangkau ini sangat dirasakan anak-anak muda.
Terutama, mereka yang baru menikah masih kesulitan untuk memiliki rumah.
Oleh karena itu, menurut Puteri, pihaknya berharap lewat aksi korporasi ini bisa semakin meningkatkan penyediaan rumah yang layak.
“Sehingga, memudahkan anak muda untuk memiliki rumah dengan harga terjangkau dan berkualitas,” ungkapnya dikutip situs DPR, Jumat (16/9/2022).
Data BTN menyebut kebutuhan atau backlog rumah mencapai 12,7 juta unit.
Sementara itu, sekitar 38,3 persen keluarga masih menghuni rumah yang tidak layak huni.
Fakta lainnya menyatakan sekitar 5,8 juta generasi milenial masih belum memiliki rumah.
Puteri mengatakan selain karena harga rumah di perkotaan yang terlampau tinggi, anak muda juga dihadapkan dengan kemampuan dari segi penghasilan.
Belum lagi tantangan tren kenaikan suku bunga kredit yang membuat masyarakat berpikir ulang untuk ambil KPR.
“Ini yang membuat generasi milenial tak mampu menjangkau harga rumah. Karenanya, BTN harus hadirkan inovasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang sesuai kemampuan finansial anak muda,” ujar Puteri.
ATASI BACKLOG
Sebagai informasi, BTN menyatakan dana rights issue tersebut akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dengan menjaga rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) minimal sebesar 15,40 persen.
Dengan permodalan yang semakin kuat, BTN memperkirakan mampu menyalurkan 1,32 juta unit rumah KPR dengan menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Dengan adanya rights issue ini, berapa porsi KPR yang nantinya menyasar kalangan milenial? Saya harap BTN bisa terus menunjukkan keberpihakan untuk mendukung anak-anak muda memiliki rumah,” lanjut politisi Partai Golkar tersebut. Menutup keterangannya, Puteri mengingatkan BTN untuk menjamin kualitas rumah yang dibiayai melalui KPR dan memastikan pembangunan rumah tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
“Ini yang terjadi di dapil saya seperti di Karawang. Dimana, seiring banyaknya perumahan justru sawah-sawah produktif dan area resapan air semakin berkurang dan mengakibatkan banjir. Karenanya tidak hanya kualitas rumah saja yang perlu diperhatikan, tetapi juga dampak pembangunan terhadap lingkungan,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII tersebut.