BANDUNG – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bandung untuk Tahun Anggaran 2025 telah resmi disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung.
Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan ke-2 Tahun Sidang ke-1 2024-2025 yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Bandung pada Selasa, 26 November 2024.
Penetapan Raperda APBD T.A. 2025 menjadi Perda ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara, dan Pimpinan DPRD Kota Bandung.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris DPRD, Salman Fauzi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Badan Anggaran DPRD Kota Bandung, membacakan laporan hasil pembahasan APBD Tahun 2025.
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 menjadi acuan utama dalam penyusunan dokumen RAPBD 2025 dengan tema pembangunan tahun 2025 yang bertujuan untuk “Peningkatan daya saing perekonomian dan infrastruktur kota yang inklusif, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) dan pemerintahan yang andal.”
Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2025:
Meningkatkan daya saing perekonomian yang inovatif dan berkelanjutan.
Membangun infrastruktur kota yang inklusif, terintegrasi, dan mendukung kelayakhunian melalui pembiayaan kolaboratif.
Menyiapkan sumber daya manusia yang kompetitif sebagai pilar utama pembangunan kota.
Mewujudkan pemerintahan yang andal dan transparan untuk pelayanan publik berkualitas.
Struktur RAPBD 2025: Total belanja daerah untuk tahun 2025 sebesar Rp7,882 triliun, sementara target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp7,567 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4,119 triliun dan Pendapatan Transfer sebesar Rp3,448 triliun. Hal ini menunjukkan adanya defisit anggaran sebesar Rp315 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan netto.
Komponen Belanja Daerah:
Kesehatan: Rp794 miliar untuk 4 program.
Pendidikan: Rp937 miliar untuk 3 program.
Infrastruktur: Rp805 miliar untuk 12 program.
Perekonomian: Rp124 miliar untuk 24 program.
Lingkungan Hidup: Rp370 miliar untuk 10 program.
Prioritas Pembangunan
Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara, dalam penyampaian pendapat akhirnya, mengungkapkan bahwa APBD 2025 disusun berdasarkan prioritas pembangunan yang mengacu pada RPD 2024-2026.
Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, daya saing SDM, serta pengelolaan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Koswara menambahkan bahwa dalam sektor pendidikan, pemerintah akan fokus pada peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui pelatihan bagi tenaga pendidik dan pemerataan sarana pendidikan. Di sektor kesehatan, program Universal Health Coverage (UHC) menjadi prioritas untuk menjamin akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat, selain peningkatan kualitas layanan di Puskesmas dan rumah sakit.
Untuk meningkatkan pendapatan daerah, Koswara menyatakan bahwa Pemkot Bandung akan mengoptimalkan pajak daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan pajak, seperti alat pencatat transaksi untuk meminimalkan kebocoran pendapatan.
“Sementara itu, dalam aspek infrastruktur, program pembangunan kolam retensi dan pemeliharaan jalan akan menjadi langkah konkrit untuk mengatasi masalah banjir dan kemacetan lalu lintas,” katanya dilansir situs Pemkot Bandung.
Koswara juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong pemberdayaan UMKM dengan berbagai program pendampingan usaha mikro dan fasilitas pemasaran, guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Dengan disetujuinya RAPBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2025, diharapkan pembangunan kota dapat berjalan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Bandung.
