Akibat Perubahan Iklim, Garut Hadapi Tantangan Pada Produksi & Distribusi Produk Pertanian

BANDUNG – Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, menjadi pembicara dalam webinar nasional bertema “Mewujudkan Swasembada Pangan melalui Optimalisasi Rantai Nilai Komoditas Pertanian di Sumatera, Jawa, dan Bali”. Acara yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia ini berlangsung secara virtual pada Senin (2/12/2024).

Dalam paparannya, Barnas menjelaskan bahwa Kabupaten Garut merupakan kabupaten dengan wilayah terluas ketiga di Provinsi Jawa Barat dan memiliki potensi alam yang signifikan, seperti pegunungan dengan sumber mata air panas. Sumber daya tersebut, menurutnya, dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai keperluan, mulai dari rekreasi hingga pengobatan.

“Gunung-gunung di Garut memiliki aliran air panas yang sangat banyak, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan,” ujar Barnas.

Namun, di tengah potensi yang besar, Barnas menyoroti tantangan yang dihadapi Kabupaten Garut dalam mempertahankan ketahanan pangan, khususnya akibat cuaca ekstrem. Ia menyebut bahwa hujan deras dan kemarau panjang seringkali berdampak pada keberlangsungan pertanian.

“Dalam dua bulan terakhir, kami menghadapi cuaca kering yang menyebabkan banyak tanaman mati. Oleh karena itu, kami mengambil langkah strategis untuk mengatasi dampak cuaca ekstrem ini demi mendukung ketahanan pangan yang harus kita pertahankan,” ungkapnya.

Langkah Strategis Pemkab Garut

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Barnas menyampaikan bahwa pemerintah daerah secara rutin menggelar rapat koordinasi bulanan. Rapat ini bertujuan mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi strategis. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah peningkatan aksesibilitas distribusi hasil pertanian.

“Petani-petani ini ada kesulitan dalam rangka mengangkut komoditas yang dihasilkan maka kami mencoba bagaimana agar pengangkutan itu bisa cepat, murah, tidak merusak komoditas dan juga bisa diterima di tempat-tempat yang memang dituju,” kata Barnas.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak. Hal ini bertujuan agar komoditas pertanian dapat didistribusikan dengan lebih efisien dan mendukung ketahanan pangan masyarakat.

Selain itu, Barnas menyoroti mahalnya biaya produksi akibat lokasi pertanian yang jauh dari pusat distribusi. Pemerintah daerah tengah mencari cara untuk menekan biaya produksi agar harga komoditas lebih terjangkau.