SATUJABAR, BANDUNG – Pj Bupati Bekasi minta semua pihak siaga bencana khususnya saat pencoblolsan 14 Februari 2024.
Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi menggelar Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana pada saat Pemilu tahun 2024.
Dalam rakor ini hadir unsur Forkopimda, Camat, beserta KPU dan Bawaslu Kabupaten Bekasi. Digelar di Aula Lantai 4, Gedung BPBD Kompleks Pemkab Cikarang Pusat pada Senin (05/02/2024).
Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menyampaikan Pemkab Bekasi berupaya melakukan langkah antisipasi sekaligus penanganan jika pada saat pelaksanaan Pemilu 2024 di tanggal 14 Februari terjadi bencana.
Dengan dihadiri stakeholer terkait, rencana aksi yang disusun ini bisa disempurnakan dengan saran dan masukan lainnya, termasuk dalam hal pengamanan oleh Polres maupun Kodim 0509/Kabupaten Bekasi.
“Tadi ada Pak Kapolres, ada perwakilan dari Pak Dandim, agar rencana aksi ini bisa disempurnakan lagi,” ungkap Dani Ramdan usai memimpin Rakor.
Menurutnya, kesiapsiagaan ini akan terus diupdate sesuai dengan kondisi iklim ke depannya di seluruh wilayah di Kabupaten Bekasi. Sementara jumlah personil dan peralatan mesti terus disiagakan.
“Karena itu ada Forkopimda, selain untuk pengamanan, tapi juga untuk sumberdaya yang bisa digunakan untuk penanggulangan bencana juga kita arahkan. Termasuk PMI dan perusahaan juga akan kita ajak,” jelasnya dilansir bekasikab.go.id.
Dani menuturkan, para Camat sudah diinstruksikan untuk terus melihat kesiapan maupun lokasi-lokasi yang rawan agar mendapat penanganan tertentu.
“TPS yang tadi teridentifikasi rawan bencana, masih bisa digeser atau tidak, tentunya dengan persetujuan KPU, lalu cadangan, seperti misalnya angin puting beliung kan sulit diantisipasi, sehingga kalau itu dicanangkan dari sekarang kita sudah siap,” pungkasnya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi, Muchlis menambahkan mengingat menurut BMKG siklus iklim Januari – Februari 2024 merupakan musim penghujan.
Pihaknya telah melakukan pemetaan dan rencana aksi. Seperti jumlah TPS rawan banjir, langkah antisipasi dan penanganannya, serta titik-titik posko yang akan didirikan.
“Berdasarkan data dari KPU, dari sekitar 8.417 TPS di Kabupaten Bekasi, itu kurang lebih ada 721 TPS, di 65 Desa, 20 Kecamatan yang rawan banjir apabila terjadi hujan dan kiriman dari hulu,” ucapnya.
Tim yang akan disiagakan terdiri dari FPRB, Destana, TNI-Polri, PMI, Relawan, untuk mengisi titik-titik Pos Aju. Ada 6 Pos Aju Utama yang bakal bersiaga di beberapa Kecamatan.
“Kita mendirikan 6 Pos Aju, jadi mungkin bentuknya seperti Rayon satu posko itu untuk mewakili beberapa kecamatan. Kemudian kita dirikan tenda-tenda, berikut peralatan. Jadi kita menyiapkan apabila terjadi banjir dan sebagainya, kita sudah lebih dekat, dibanding kita hanya stndby di gedung BPBD,” jelasnya.
Pos Aju ini, akan diisi oleh personel dari stakeholder terkait, yang mulai berdiri dari hari sebelum pemilihan, saat pemilihan dan setelah pemilihan. Ada 3 hari petugas yang akan dipiketkan.
“Jadi skenarionya kita buat seperti itu, tadi ada masukan dari Pak Kapolres, bagaimana kalau (harinya) ditambahkan karena ada penghitungan juga di kecamatan yang di atas tanggal 15 Februari, itu akan kita laporkan ke pimpinan bagaimana kalau posko itu waktunya kita perpanjang,” tuturnya.
