SATUJABAR, BANDUNG – Rencana Kawasan Perkotaan Jatinangor akan melibatkan semua pihak.
Rencana ini bukan hanya tanggung jawab Pemkab Sumedang melainkan juga Pemprov Jabar dan Pusat.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumedang (Bappppeda) Sumedang Agus Wahidin.
Selain itu, kata Agus, rencana Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ) melibatkan akademisi dan sektor swasta.
Agus juga mengatakan ada kolaborasi dengan perusahaan dari Estonia dan perusahaan dari Singapura yang tertarik untuk melakukan penataan di Jatinangor.
“Penting untuk diingat bahwa Jatinangor tidak bisa hanya diatasi oleh kabupaten saja. Sebagai langkah awal, kami berkolaborasi dengan PT Inti, bukan hanya dari APBD,” ujar Agus.
Mengenai implementasi Perda Kawasan Perkotaan Jatinangor yang telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Sumedang, Agus Wahidin menegaskan bahwa perlu pemahaman yang benar dari masyarakat.
Perda KPJ kata Agus, bukan artinya harus merubah total.
“Perda KPJ bukan berarti merubah total Jatinangor atau memperbaiki. Ini merupakan upaya kami untuk setidaknya dapat menghambat masalah sosial dan lingkungan di Jatinangor dan sekitarnya,” katanya.
Oleh karena itu ia menekankan bahwa Perda yang telah disahkan harus menjadi alat dan kekuatan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Jatinangor.
Perda KPJ diharapkan dapat menjadi wadah untuk mengatasi berbagai masalah di kawasan tersebut dan menjadi daya tarik bagi pendidikan dan investasi di Kabupaten Sumedang.
“Perda ini menjadi alat dan kekuatan sekecil apapun untuk mengatasi berbagai persoalan di Jatinangor. Jangan salah persepsi bahwa dengan Perda ada sumberdaya yang harus dimiliki, sehingga melalui Perda, kita melibatkan semua pihak. Mari bersama-sama, Jatinangor menjadi fokus masalah yang harus segera diatasi,” ujarnya.
