SATUJABAR, JAKARTA–Setelah Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasutio, giliran Irjen Pol. Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), atau dipecat dari Polri, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal nomor telepon selular (ponsel) Presiden Prabowo Subianto. Saat menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri, Eko mengaku menyesal dan meminta maaf.
Majelis Sidang Kode Etik Profesi (KKEP) Polri, yang dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo, menjatuhkan vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), atau dipecat dari Polri terhadap Irjen Pol. Eko Hadi Santoso. Eko dinyatakan telah melanggar Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Polri, junto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022, tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Ketentuan menjadi dasar pelanggaran meliputi Pasal 5 Ayat 1 Huruf b, dan/atau Huruf c, Pasal 8 Huruf c Angka 1, Pasal 10 Ayat 1 Huruf d, dan/atau Huruf f, serta Pasal 11 Ayat 1 Huruf a, dan/atau Huruf b. Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tersebut, telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
“Pertama, terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, atau PTDH, sebagai anggota Polri,” ujar Kepala Biro (Karo) Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam keterangan pers, di Gedung Divisi Propam (DivPropam) Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2027).
Trunoyudo mengatakan, Eko diduga terlibat dalam pemufakatan jahat untuk melakukan ‘illegal access’, atau akses ilegal. Dugaan pelanggaran tersebut, berupa penggunaan akses, atau perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Meski dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dipecat dari Polri, Eko mengajukan banding atas putusan tersebut.
Saaat menjani sidang, Eko menyatakan penyesalan dan meminta maaf. Pernyataan tersebut disampaikan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mohammad Choirul Anam, yang mengikuti jalannya persidangan KKEP Polri, terhadap Eko, Selasa (17/11/2026), mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai pukul 18.00 WIB.
“Ya ada ucapan, walaupun mengajukan banding. Jadi, ada ucapan dari terduga pelanggar penyesalan dan meminta maaf,” ujar Anam dalam kesempatan jumpa pers.
Anam menjelaskan, seluruh saksi yang dihadirkan dalam sidang KKEP Polri, terhadap Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, diperiksa secara menyeluruh. Seluruh saksi diberi kesempata untuk menguraikan, menunjukkan kepentingannya, alur kewenangan, peristiwa, sampai faktanya.
Anam menilai, berdasarkan pemeriksaan dan keterangan saksi yang dihadirkan, konstruksi perkara terlihat jelas.
“Kami melihat mekanisme yang terjadi tadi ya sudah berjalan sesuai dengan aturannya. Kami kira Kompolnas menganggap peristiwa ini, mekanisme yang tadi diselenggarakan, kredibilitasnya terjaga,” jelas Anam.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dirtipid Siber) Bareskrim Polri, telah menetapkan empat Perwira Tinggi (Pati) Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal nomor telepon selular (ponsel) Presiden Prabowo Subianto. Selain Presiden Prabowo, ponsel sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, LSM, ormas, hingga aktivis juga turut disadap.
Nama-nama keempat tersangka:
1. Mantan Kapolri dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
2. Mantan Kadivkum Polri, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution.
3. Mantan Kadiv TIK Polri, Irjen Pol. Slamet Uliandi.
4. Mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.







