• Berita
  • Tutur
  • UMKM
  • Gaya Hidup
  • Sport
  • Video
Rabu, 18 November 2026
No Result
View All Result
SATUJABAR
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media
No Result
View All Result
SATUJABAR
No Result
View All Result

Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Irjen Eko Hadi Dipecat, Mengaku Menyesal dan Minta Maaf

Editor
Selasa, 17 November 2026 - 09:28
Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.(Foto:Dok.Polri TV)

Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.(Foto:Dok.Polri TV)

SATUJABAR, JAKARTA–Setelah Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasutio, giliran Irjen Pol. Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), atau dipecat dari Polri, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal nomor telepon selular (ponsel) Presiden Prabowo Subianto. Saat menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri, Eko mengaku menyesal dan meminta maaf.

Majelis Sidang Kode Etik Profesi (KKEP) Polri, yang dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo, menjatuhkan vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), atau dipecat dari Polri terhadap Irjen Pol. Eko Hadi Santoso. Eko dinyatakan telah melanggar Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Polri, junto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022, tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

RelatedPosts

Unpas Bandung Pecat Oknum Dosen Pelaku Kekerasan Seksual Mahasiswi

8 Napi Lapas Sukabumi Positif Narkoba, Diselundupkan Pengunjung

Tolak Beri ‘Uang Jago’, Pedagang ‘Basreng’ di Sukabumi Dikeroyok Preman

Ketentuan menjadi dasar pelanggaran meliputi Pasal 5 Ayat 1 Huruf b, dan/atau Huruf c, Pasal 8 Huruf c Angka 1, Pasal 10 Ayat 1 Huruf d, dan/atau Huruf f, serta Pasal 11 Ayat 1 Huruf a, dan/atau Huruf b. Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tersebut, telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026.

“Pertama, terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, atau PTDH, sebagai anggota Polri,” ujar Kepala Biro (Karo) Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam keterangan pers, di Gedung Divisi Propam (DivPropam) Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2027).

Trunoyudo mengatakan, Eko diduga terlibat dalam pemufakatan jahat untuk melakukan ‘illegal access’, atau akses ilegal. Dugaan pelanggaran tersebut, berupa penggunaan akses, atau perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Meski dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dipecat dari Polri, Eko mengajukan banding atas putusan tersebut.

Saaat menjani sidang, Eko menyatakan penyesalan dan meminta maaf. Pernyataan tersebut disampaikan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mohammad Choirul Anam, yang mengikuti jalannya persidangan KKEP Polri, terhadap Eko, Selasa (17/11/2026), mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai pukul 18.00 WIB.

“Ya ada ucapan, walaupun mengajukan banding. Jadi, ada ucapan dari terduga pelanggar penyesalan dan meminta maaf,” ujar Anam dalam kesempatan jumpa pers.

Anam menjelaskan, seluruh saksi yang dihadirkan dalam sidang KKEP Polri, terhadap Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, diperiksa secara menyeluruh. Seluruh saksi diberi kesempata untuk menguraikan, menunjukkan kepentingannya, alur kewenangan, peristiwa, sampai faktanya.

Anam menilai, berdasarkan pemeriksaan dan keterangan saksi yang dihadirkan, konstruksi perkara terlihat jelas.

“Kami melihat mekanisme yang terjadi tadi ya sudah berjalan sesuai dengan aturannya. Kami kira Kompolnas menganggap peristiwa ini, mekanisme yang tadi diselenggarakan, kredibilitasnya terjaga,” jelas Anam.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dirtipid Siber) Bareskrim Polri, telah menetapkan empat Perwira Tinggi (Pati) Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal nomor telepon selular (ponsel) Presiden Prabowo Subianto. Selain Presiden Prabowo, ponsel sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, LSM, ormas, hingga aktivis juga turut disadap.

Nama-nama keempat tersangka:
1. Mantan Kapolri dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

2. Mantan Kadivkum Polri, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution.

3. Mantan Kadiv TIK Polri, Irjen Pol. Slamet Uliandi.

4. Mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.

Tags: Irjen Eko Hadi DipecatjakartaKasus Penyadapan Presidenmabes polriMenyesal dan Minta Maaf

Related Posts

Ilustrasi wanita korban kekerasan seksual.(Foto:Istimewa).

Unpas Bandung Pecat Oknum Dosen Pelaku Kekerasan Seksual Mahasiswi

Editor
17 November 2026

SATUJABAR, BANDUNG--Universitas Pasundan (Unpas) Bandung, Jawa Barat, memberhentikan dosen tetap, terduga pelalu tindak kekerasan seksual. Keputusan pemberhentian tersebut, setelah pihak...

Ilustrasi transaksi narkoba.(Foto:Istimewa).

8 Napi Lapas Sukabumi Positif Narkoba, Diselundupkan Pengunjung

Editor
17 November 2026

SATUJABAR, SUKABUMI--Sebanyak delapan narapidana, atau warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-B Sukabumi, Jawa Barat, dinyatakan positif narkoba hasil tes...

Ilustrasi aksi pengeroyokan.(Foto:Istimewa).

Tolak Beri ‘Uang Jago’, Pedagang ‘Basreng’ di Sukabumi Dikeroyok Preman

Editor
17 November 2026

SATUJABAR, SUKABUMI--Seorang pedagang kaki lima (PKL) di Kota Sukabumi, Jawa Barat, menjadi korban pengeroyokan dua orang preman. Korban yang berjualan...

Ilustrasi pelaku kejahatan.(Foto:Istimewa).

Pembunuh Pemuda Terbungkus Kantong Plastik di Sukabumi Ditangkap

Editor
17 November 2026

SATUJABAR, SUKABUMI--Kasus penemuan mayat pemuda terbungkus kantong plastik, yang diyakini sebagai korban pembunuhan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, berhasil diungkap...

Muhamad Sohibul Iman mengucapkan sumpah sebagai Wakil Ketua MPR RI sisa masa jabatan 2024–2029 dalam Upacara Pengucapan Sumpah di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).(Foto: Website MPR)

Muhamad Sohibul Iman Resmi Gantikan Hidayat Nur Wajid di Posisi Wakil Ketua MPR

Editor
17 November 2026

JAKARTA - Muhamad Sohibul Iman, M.Si., Ph.D., mengucapkan sumpah sebagai Wakil Ketua MPR RI sisa masa jabatan 2024–2029 di Gedung...

Ketua MPR RI Ahmad Muzani beserta jajaran menyampaikan keterangan pers mengenai perubahan jadwal Sidang Paripurna MPR RI untuk pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden menjadi 9 Desember 2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).(Foto: Website MPR)

Sidang Paripurna Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden Digelar 9 Desember 2026

Editor
17 November 2026

JAKARTA – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan Sidang Paripurna MPR RI dengan agenda pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden, pemilihan,...

Category

  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Headline
  • Opini
  • Pilihan
  • Sport
  • Tutur
  • UMKM
  • Uncategorized
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media

© 2022 SATUJABAR.COM

No Result
View All Result
  • Berita
  • Tutur
  • UMKM
  • Gaya Hidup
  • Sport
  • Video

© 2022 SATUJABAR.COM

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.