JAKARTA – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan Sidang Paripurna MPR RI dengan agenda pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden, pemilihan, sekaligus pelantikan Wakil Presiden terpilih yang semula dijadwalkan pada Rabu (2/12/2026) diundur satu minggu menjadi Rabu (9/12/2026).
Menurut Muzani, penjadwalan ulang Sidang Paripurna MPR RI tersebut dilakukan atas usulan Presiden Prabowo Subianto karena padatnya agenda kenegaraan Presiden.
“Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR pada hari ini menyetujui tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ungkap Muzani dilansir laman MPR.
Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Muzani dalam konferensi pers di hadapan puluhan wartawan dari berbagai media setelah Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Senin (16/11/2026). Dalam konferensi pers itu, Muzani didampingi para Wakil Ketua MPR serta pimpinan fraksi dan kelompok DPD di MPR.
Muzani menjelaskan, Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD dilaksanakan setelah Pimpinan MPR menerima surat dari Presiden. Surat tersebut berisi tanggapan Presiden atas surat yang dikirimkan MPR tertanggal 13 November 2026. Dalam surat itu, MPR sebelumnya menetapkan Sidang Paripurna dalam rangka pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden, pemilihan, dan pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia akan diselenggarakan pada 2 Desember 2026.
“Dalam rapat gabungan hari ini, kami membahas dua agenda penting. Pertama, perubahan jadwal sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Kedua, prosesi pelantikan wakil presiden terpilih,” ujar Muzani.
Presiden Membutuhkan Tambahan Waktu Menentukan Calon Wakil Presiden
Menurut Muzani, penundaan jadwal Sidang Paripurna memberikan tambahan waktu bagi Presiden untuk mempertimbangkan secara lebih matang dua calon Wakil Presiden yang akan diajukan kepada MPR.
Sesuai ketentuan, apabila Sidang Paripurna dilaksanakan pada 2 Desember, Presiden harus menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR paling lambat 18 November. Hal tersebut mengacu pada ketentuan bahwa nama calon harus disampaikan selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan Sidang Paripurna.
Namun, dalam tenggat waktu yang tersedia, Presiden memiliki jadwal kegiatan kenegaraan yang sangat padat. Akibatnya, Presiden Prabowo belum dapat melakukan pertimbangan secara matang untuk menentukan dua nama calon Wakil Presiden. Padahal, Presiden perlu berkoordinasi dengan partai pengusung, partai koalisi, serta para tokoh untuk memperoleh pertimbangan.
“Karena itu, dalam suratnya Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dilaksanakan tanggal 9 Desember, harinya Rabu,” kata Muzani.
Muzani melanjutkan, Rapat Gabungan juga menyetujui prosesi pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan mengacu pada semangat yang disampaikan dalam Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945, yakni MPR akan melantik Wakil Presiden terpilih.
“Selain itu, Rapat Gabungan juga memutuskan bahwa panitia ad hoc akan diketuai oleh Mas Bambang Wuryanto didampingi oleh dua orang Wakil Ketua, beranggotakan 36 orang yang ditetapkan dari fraksi dan kelompok DPD. Sementara itu, untuk Tim Verifikasi, koordinatornya dipegang Ibu Lestari Moerdijat, sedangkan sebagai ketua tim adalah Habiburrahman dan sekretaris dari Fraksi PDI Perjuangan,” pungkas Muzani.







