SATUJABAR, JAKARTA–Komjen Pol. Hendro Pandowo bakal memimpin sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri, terhadap tersangka, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel (ponsel) Presiden Prabowo Subianto. Sidang KKEP akan digelar pada Selasa, 17 November 2026.
“Sidang KKEP tersebut (Irjen Pol. Eko Hadi Santoso) akan dipimpin oleh Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, selaku ketua komisi sidang, merangkap anggota,” ujar Kepala Biro (Karo) Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Trunoyudo menjelaskan, Komjen Pol. Hendro Pandowo, akan didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua komisi sidang, merangkap anggota. Sementara anggota komisi sidang, terdiri dari Irjen Pol. Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi dan Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi.
“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung, pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” jelas Trunoyudo.
Pelanggaran yang disangkakan dalam kasus dugaan penyadapan ilegal telepon selular (ponsel) Presiden Prabowo Subianto, meliputi penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, dan tidak sesuai prosedural, serta permufakatan jahat untuk melakukan akses ilegal, atau illegal access.
Akses ilegal tersebut diduga dilakukan dengan memanfaatkan akses di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri, baik saat menjabat sebagai Kabagmon maupun bertugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Pelanggar disangkakan melanggar Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Polri, junto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” ungkap Trunoyudo.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana (Dirtipid) Siber Bareskrim Polri, telah menetapkan empat perwira tinggi (Pati) Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal ponsel Presiden Prabowo Subianto. Keempat tersangka, yakni mantan Kapolri dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, mantan Kepala Divisi (Kadiv) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri, Irjen Pol. Slamet Uliandi, serta mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso. Bukan saja Presiden Prabowo Subianto, keempat tersangka juga diduga telah menyadap sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, aktivis, hingga pengusaha.
Dalam dugaan perbuatan keempat tersangka, penyidik Dirtipid Siber Bareskrom Polri menerapkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terkait Penyadapan, dengan ancaman pidana paling lama sepuluh tahun kurungan penjara, sesuai peran dari masing-masing tersangka.
Pasal 48 junto Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terkait Penghilangan Data Elektronik, dengan ancaman pidana paling lama delapan tahun kurungan penjara. Pasal 332 Ayat 1, dan atau Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tentang KUHP, terkait Akses Ilegal, dengan ancaman pidana paling lama enam atau tujuh tahun kurungan penjara.
Penyidik juga menerapkan Pasal 20 Huruf c, dan atau Huruf d KUHP, terkait turut serta melakukan tindak pidana, atau Menggerakkan Orang Lain untuk Melakukan Tindak Pidana dengan Menyalahgunakan Kekuasaan. Selain dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik, Polri juga menerbitkan laporan polisi (LP), dugaan tindak pidana makar.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan turut serta, melakukan tindak pidana secara bersama-sama, atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan makar. Penyidik masih melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur makar yang harus dibuktikan secara terpisah.







