• Berita
  • Tutur
  • UMKM
  • Gaya Hidup
  • Sport
  • Video
Rabu, 18 November 2026
No Result
View All Result
SATUJABAR
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media
No Result
View All Result
SATUJABAR
No Result
View All Result

Kasus Penyadapan Ilegal Presiden, Sidang Kode Etik Irjen Eko Hadi Dipimpin Komjen Hendro Pandowo

Editor
Senin, 16 November 2026 - 07:56
Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.(Foto:Istimewa).

Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.(Foto:Istimewa).

SATUJABAR, JAKARTA–Komjen Pol. Hendro Pandowo bakal memimpin sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri, terhadap tersangka, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel (ponsel) Presiden Prabowo Subianto. Sidang KKEP akan digelar pada Selasa, 17 November 2026.

“Sidang KKEP tersebut (Irjen Pol. Eko Hadi Santoso) akan dipimpin oleh Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, selaku ketua komisi sidang, merangkap anggota,” ujar Kepala Biro (Karo) Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin, 16 November 2026.

RelatedPosts

Bupati Garut: Antisipasi Ancaman Bencana Hidrometeorologi

Bupati Sumedang Ajukan 6 Raperda

Langganan Banjir Kopo Citarip, Pemkot Bandung Optimalkan Rumah Pompa

Trunoyudo menjelaskan, Komjen Pol. Hendro Pandowo, akan didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua komisi sidang, merangkap anggota. Sementara anggota komisi sidang, terdiri dari Irjen Pol. Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi dan Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi.

“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung, pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” jelas Trunoyudo.

Pelanggaran yang disangkakan dalam kasus dugaan penyadapan ilegal telepon selular (ponsel) Presiden Prabowo Subianto, meliputi penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, dan tidak sesuai prosedural, serta permufakatan jahat untuk melakukan akses ilegal, atau illegal access.

Akses ilegal tersebut diduga dilakukan dengan memanfaatkan akses di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri, baik saat menjabat sebagai Kabagmon maupun bertugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Pelanggar disangkakan melanggar Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Polri, junto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” ungkap Trunoyudo.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana (Dirtipid) Siber Bareskrim Polri, telah menetapkan empat perwira tinggi (Pati) Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal ponsel Presiden Prabowo Subianto. Keempat tersangka, yakni mantan Kapolri dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, mantan Kepala Divisi (Kadiv) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri, Irjen Pol. Slamet Uliandi, serta mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso. Bukan saja Presiden Prabowo Subianto, keempat tersangka juga diduga telah menyadap sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, aktivis, hingga pengusaha.

Dalam dugaan perbuatan keempat tersangka, penyidik Dirtipid Siber Bareskrom Polri menerapkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terkait Penyadapan, dengan ancaman pidana paling lama sepuluh tahun kurungan penjara, sesuai peran dari masing-masing tersangka.

Pasal 48 junto Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terkait Penghilangan Data Elektronik, dengan ancaman pidana paling lama delapan tahun kurungan penjara. Pasal 332 Ayat 1, dan atau Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tentang KUHP, terkait Akses Ilegal, dengan ancaman pidana paling lama enam atau tujuh tahun kurungan penjara.

Penyidik juga menerapkan Pasal 20 Huruf c, dan atau Huruf d KUHP, terkait turut serta melakukan tindak pidana, atau Menggerakkan Orang Lain untuk Melakukan Tindak Pidana dengan Menyalahgunakan Kekuasaan. Selain dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik, Polri juga menerbitkan laporan polisi (LP), dugaan tindak pidana makar.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan turut serta, melakukan tindak pidana secara bersama-sama, atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan makar. Penyidik masih melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur makar yang harus dibuktikan secara terpisah.

Tags: Dipimpin Komjen Hendro PandowojakartaKasus Penyadapan Presiden Pabowomabes polriSidang Kode Etik Irjen Eko Hadi

Related Posts

Ilustrasi cuaca hujan lebat.(Foto:Istimewa).

Bupati Garut: Antisipasi Ancaman Bencana Hidrometeorologi

Editor
18 November 2026

GARUT - Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi tingkat Kabupaten Garut secara daring melalui...

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir di sela-sela Rapat Paripurna DPDR di Gedung DPRD, Selasa (17/11/2026).(Foto: Humas Pemkab Sumedang)

Bupati Sumedang Ajukan 6 Raperda

Editor
18 November 2026

BANDUNG - Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan penjelasan atas 6  Raperda Kabupaten Sumedang sebagai tindak lanjut dari program pembentukan...

Musim hujan

Langganan Banjir Kopo Citarip, Pemkot Bandung Optimalkan Rumah Pompa

Editor
18 November 2026

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mengoptimalkan penanganan genangan air di kawasan Kopo Citarip, salah satunya di sekitar Rumah...

Pohon tumbang akibat hujan lebat dan deras.(Foto: Humas Pemkot Bandung)

Hujan Lebat Landa Kota Bandung, Pohon Bertumbangan, Pemkot Sigap

Editor
18 November 2026

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bergerak cepat menangani sejumlah kejadian pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang yang...

Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.(Foto:Dok.Polri TV)

Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Irjen Eko Hadi Dipecat, Mengaku Menyesal dan Minta Maaf

Editor
17 November 2026

SATUJABAR, JAKARTA--Setelah Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasutio, giliran Irjen Pol. Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH),...

Ilustrasi wanita korban kekerasan seksual.(Foto:Istimewa).

Unpas Bandung Pecat Oknum Dosen Pelaku Kekerasan Seksual Mahasiswi

Editor
17 November 2026

SATUJABAR, BANDUNG--Universitas Pasundan (Unpas) Bandung, Jawa Barat, memberhentikan dosen tetap, terduga pelalu tindak kekerasan seksual. Keputusan pemberhentian tersebut, setelah pihak...

Category

  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Headline
  • Opini
  • Pilihan
  • Sport
  • Tutur
  • UMKM
  • Uncategorized
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media

© 2022 SATUJABAR.COM

No Result
View All Result
  • Berita
  • Tutur
  • UMKM
  • Gaya Hidup
  • Sport
  • Video

© 2022 SATUJABAR.COM

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.