JAKARTA – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menantang setiap instansi pemerintah memanfaatkan kecerdasan artifisial (AI) untuk memangkas waktu pelayanan masyarakat.
Ia meminta setiap unit mengidentifikasi sedikitnya satu layanan yang dapat mengubah waktu tunggu dari hitungan minggu menjadi hitungan hari sebelum akhir kuartal IV 2026.
“Sebelum kuartal ini berakhir, tentukan satu layanan di unit Anda di mana AI dapat memangkas waktu tunggu dari hitungan minggu menjadi hitungan hari,” tegas Wamen Nezar dalam acara Pelatihan AI Value Chain: Indonesia’s Strategy in the AI Supply Chain as a Middle Power yang diikuti secara daring dari Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2026).
Wamen Nezar menjelaskan bahwa penerapan AI di lingkungan pemerintahan perlu diarahkan pada pekerjaan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Teknologi tersebut dapat digunakan untuk mempercepat pemrosesan dokumen, mempermudah pengurusan perizinan, meningkatkan layanan kepada warga, serta mendukung kepatuhan terhadap regulasi.
Menurutnya, penggunaan AI tidak boleh berhenti pada kegiatan demonstrasi teknologi atau proyek percontohan yang tidak memberikan perubahan nyata terhadap kualitas pelayanan publik.
Wamen Nezar mengingatkan bahwa perkembangan AI berpotensi memperlebar kesenjangan antara lembaga yang mampu mengadopsi teknologi dan lembaga yang masih mengandalkan sistem lama.
Ketertinggalan tersebut dapat mengurangi kemampuan institusi publik dalam menjalankan tugasnya secara efektif.
Bahkan, sektor swasta yang memanfaatkan AI berpotensi memberikan layanan pengurusan dokumen, perizinan, dan berbagai kebutuhan administratif secara lebih efisien dibandingkan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan langsung.
“Tidak mengadopsi AI bukanlah pilihan yang wajar. Itu adalah sebuah keputusan untuk mengalami kemunduran,” katanya.
Karena itu, Wamen Nezar menilai transformasi pemerintahan berbasis AI harus dimulai dari persoalan pelayanan yang dapat diselesaikan secara cepat dan terukur.
Setiap instansi perlu memahami kebutuhan masyarakat, mengidentifikasi hambatan dalam proses pelayanan, kemudian menentukan bagian pekerjaan yang dapat dipercepat menggunakan teknologi.
Ia menekankan bahwa pengalaman menerapkan AI dalam pekerjaan sehari-hari menjadi bagian penting dalam membangun kemampuan kelembagaan.
Pemerintah tidak cukup hanya memiliki dokumen strategi atau kebijakan tanpa kemampuan menggunakan teknologi untuk menyelesaikan persoalan nyata.
“Pemahaman mengenai strategi lahir dari penerapan nyata, bukan sekadar dari dokumen kebijakan,” jelasnya.
