JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membahas tawaran bantuan operasional dan kerja sama teknologi dari Pemerintah Malaysia untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Dukungan tersebut akan dikaji lebih lanjut agar sesuai dengan kebutuhan operasi dan kondisi aktual di lapangan.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si., (Han), dengan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Muzafar Shah Mustafa, di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (27/10).
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Malaysia menawarkan dukungan berupa satu pesawat amfibi CL-415MP, satu helikopter Mi-171, serta 44 personel yang terdiri atas awak dan teknisi. Tawaran ini menjadi bagian dari upaya kedua negara untuk menjajaki dukungan yang dapat menunjang operasi penanganan karhutla di Indonesia.
Dilansir laman BNPB, BNPB menegaskan bahwa penanganan karhutla saat ini dilaksanakan secara terpadu melalui pemadaman darat, pemadaman udara menggunakan helikopter water bombing, serta operasi modifikasi cuaca yang dikoordinasikan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Operasi tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintah, aparat, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
Dalam upaya merespons kondisi tersebut, pemerintah telah mengerahkan personel gabungan untuk pemadaman di darat serta armada udara untuk mendukung operasi. Data operasi per (25/10) mencatat sebanyak 71.878 personel darat dan 63 armada udara dikerahkan, terdiri atas 39 helikopter water bombing serta 24 pesawat patroli dan operasi modifikasi cuaca.
Selain dukungan operasional, BNPB dan Pemerintah Malaysia juga menjajaki kerja sama dalam bidang teknologi, meliputi pemantauan dan deteksi dini, pengumpulan serta analisis data, penilaian situasi terdampak, strategi pemadaman, riset dan inovasi, koordinasi teknis, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan meningkatkan efektivitas penanganan karhutla.
Sebagai tindak lanjut, BNPB akan berkoordinasi secara teknis dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) Malaysia, dengan fasilitasi Kementerian Luar Negeri, untuk membahas kesesuaian bantuan, kesiapan pengerahan, kebutuhan logistik, prosedur keselamatan penerbangan, serta alternatif dukungan apabila asap tebal dan jarak pandang rendah membatasi efektivitas operasi udara.
Seluruh bentuk dukungan internasional akan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan bencana dan ketentuan yang berlaku, dengan kendali operasi tetap berada pada Pemerintah Indonesia. Melalui koordinasi ini, BNPB berharap kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia dapat menghasilkan dukungan konkret yang tepat guna sekaligus membuka peluang pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana kedua negara.
