JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa kesehatan jiwa merupakan aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Kesehatan jiwa tidak lagi menjadi isu yang terpinggirkan, tetapi harus menjadi perhatian utama untuk mewujudkan SDM Indonesia yang lebih unggul.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono saat membuka talkshow bertajuk “Sehat Jiwaku, Unik Caraku: Keluarga Merangkul, Kesehatan Jiwa Terjaga, Neurodivergen Berdaya” dalam rangkaian Festival Suara Jiwa di Jakarta, Minggu (11/10).
“Hari ini saya menyaksikan bagaimana masalah kejiwaan itu sangat penting. Masalah kejiwaan bukan lagi isu yang terpinggirkan, tetapi menjadi isu utama. Kesehatan jiwa yang lebih kuat mendukung terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang lebih unggul,” ujar Wamenkes Dante.
Wamenkes Dante menekankan bahwa penanganan kesehatan jiwa dan kondisi neurodivergen, seperti Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) dan disleksia, harus mengedepankan inklusivitas dan dimulai dari lingkungan keluarga.
Untuk memotivasi masyarakat agar tidak membatasi potensi anak, Wamenkes Dante mencontohkan Jacques Dubochet, peraih Nobel Kimia 2017 yang merupakan penyandang disleksia. Ia menegaskan bahwa tantangan belajar yang dialami anak pada masa kecil tidak boleh menjadi penghalang bagi mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik.
“Kesulitan yang dialami anak saat ini tidak menentukan masa depannya. Kita ingin mereka yang mengalami masalah kejiwaan tidak lagi dimarginalisasikan, tetapi kita rangkul,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, mengungkapkan bahwa beban gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tinggi, sementara kesenjangan penanganan (treatment gap) masih menjadi tantangan.
Mengutip data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 2023, gangguan jiwa menempati posisi kedua sebagai penyebab terbesar Years Lived with Disability (YLD) di Indonesia. Kontributor terbesarnya adalah depresi, gangguan kecemasan, dan skizofrenia.
Sementara itu, hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat prevalensi depresi pada penduduk berusia di atas 15 tahun mencapai 1,4 persen. Adapun prevalensi gangguan jiwa berat mencapai 4 per 1.000 anggota rumah tangga. Meski demikian, akses terhadap pengobatan masih sangat rendah.
“Pada kasus depresi, baru 12,7 persen penderita yang menerima pengobatan. Artinya, hampir 9 dari 10 orang dengan depresi di Indonesia belum tersentuh penanganan medis,” jelas Endang.
Kesenjangan penanganan tersebut juga diperberat oleh keterbatasan jumlah dan ketimpangan distribusi tenaga kesehatan jiwa. Data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) per 1 September 2026 mencatat Indonesia baru memiliki 1.495 psikiater, atau dengan rasio satu psikiater untuk setiap 180 ribu penduduk. Angka ini masih jauh dari acuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni satu psikiater untuk setiap 30 ribu penduduk. Selain itu, dari 3.513 psikolog klinis yang terdata, hanya 213 orang yang bertugas di Puskesmas.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenkes terus memperkuat upaya promotif dan preventif secara terintegrasi melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta layanan kesehatan bagi ibu hamil dan ibu pascapersalinan.
Hingga saat ini, skrining kesehatan jiwa melalui program Kemenkes telah menjangkau lebih dari 71,8 juta jiwa. Dari hasil skrining tersebut, ditemukan dugaan gejala depresi pada 1,2 persen sasaran dan gejala kecemasan pada 0,9 persen sasaran.
Untuk mempercepat tindak lanjut hasil skrining di fasilitas pelayanan kesehatan primer, Kemenkes meluncurkan empat seri buku saku skrining kesehatan jiwa. Buku saku tersebut ditujukan bagi empat kelompok, yaitu ibu hamil dan ibu pascapersalinan, anak dan remaja, dewasa, serta lansia.
“Buku saku ini disusun bersama para ahli dari organisasi profesi sebagai panduan praktis bagi tenaga kesehatan di Puskesmas dalam menindaklanjuti hasil skrining di lapangan,” pungkas Endang.
