JAKARTA – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir September 2026 tetap terjaga di tengah meningkatnya indikator volatilitas. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat (09/10).
Menkeu menyampaikan bahwa bahwa pelaksanaan APBN hingga September 2026 masih on track. Penerimaan negara mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2% dari target APBN, sementara belanja negara terealisasi Rp2.660,5 triliun atau 69,2% dari pagu. Dengan capaian tersebut, defisit APBN tercatat sebesar Rp319 triliun atau 1,24% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sejalan dengan desain APBN yang telah ditetapkan sejak awal tahun.
“Jadi ini on track. Kita menuju pelaksanaan APBN yang memang dari awal, sejak ditetapkan didesain untuk defisit. Nah, defisitnya kalau bulan lalu, kalau ingat data bulan lalu bisa dilihat lagi, defisit bulan lalu 0,9 persen. Hari ini, per akhir September 1,2 persen,” jelas Menkeu Suahasil dilansir laman Kemenkeu.
Dari sisi penerimaan negara, penerimaan pajak mencapai Rp1.607,6 triliun atau tumbuh 24,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp240,1 triliun, tumbuh 8,5%, sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp492,3 triliun atau meningkat 41,7% secara dibandingkan tahun lalu.
Di sisi belanja, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.061,3 triliun atau 65,4% dari APBN. Belanja tersebut antara lain mendukung program prioritas pemerintah, layanan pendidikan dan kesehatan, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, serta subsidi dan kompensasi energi. Pemerintah memastikan pelaksanaan belanja terus dipantau agar berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa pengelolaan APBN juga membutuhkan keseimbangan yang berkelanjutan antara penerimaan dan belanja. Kenaikan harga minyak, misalnya, dapat meningkatkan penerimaan dari sektor migas, tetapi sekaligus menambah kebutuhan belanja subsidi dan kompensasi energi. Karena itu, pemerintah terus mengelola berbagai perkembangan tersebut agar dampaknya terhadap kondisi fiskal tetap terkendali.
Selain itu, Menkeu menekankan bahwa kredibilitas menjadi modal utama untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap Indonesia, terutama ketika suku bunga global masih tinggi dan volatilitas pasar keuangan meningkat. Pemerintah akan terus memperhatikan kondisi pasar dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan, dengan tetap menjaga kehati-hatian dan fleksibilitas dalam penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
“Yang paling penting di dalam menahan spread ini adalah kredibilitas. Kita dipercaya. Ini yang menjadi poin utama saya dalam mengelola APBN. APBN-nya menumbuhkan, APBN-nya melindungi masyarakat, APBN-nya harus bisa dipercaya. Dan ini adalah modal kita,” tegas Menkeu.
Menutup paparannya, Menkeu menegaskan kembali komitmen dalam mengelola APBN dengan kredibel sehingga APBN menjadi instrumen yang mampu menumbuhkan perekonomian dan melindungi masyarakat di tengah kondisi perekonomian dunia yang masih penuh ketidakpastian.
“Kita akan terus menjaga APBN dengan baik dan mudah-mudahan menjadi APBN yang betul-betul dapat menumbuhkan ekonomi, melindungi masyarakat, dan menjaga kredibilitas dari perekonomian kita,” pungkas Menkeu.
