JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat kapasitas kepemimpinan digital di lingkungan kementerian sebagai langkah nyata mempercepat transformasi digital dan implementasi Tourism 5.0 dalam tata kelola pariwisata Indonesia.
Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji saat menjelaskan “Pelatihan Literasi Digital, Pemanfaatan AI, dan Cyber Security bagi Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama”, Senin (5/10/2026).
Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji saat membuka “Pelatihan Literasi Digital, Pemanfaatan AI, dan Cyber Security bagi Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama”, Senin (5/10/2026), mengatakan peningkatan kapasitas digital para pimpinan diharapkan mendukung terwujudnya pariwisata Indonesia yang semakin berkualitas, berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan dampak luas bagi masyarakat.
“Transformasi digital telah mengubah cara pemerintah bekerja, mengambil keputusan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagi Kementerian Pariwisata, transformasi ini menjadi semakin penting seiring dengan penerapan Tourism 5.0 sebagai bagian dari upaya mewujudkan pariwisata yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan perilaku wisatawan,” ujar Bayu Aji.
Menurut Bayu, Tourism 5.0 bukan sekadar digitalisasi, melainkan upaya memanfaatkan kemajuan teknologi, data, dan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) untuk menciptakan proses kerja yang lebih efektif sekaligus menghadirkan pengalaman pariwisata berkualitas yang berorientasi pada kebutuhan wisatawan.
“Pelatihan ini menjadi momentum untuk meningkatkan digital leadership di lingkungan Kementerian Pariwisata. Para pimpinan perlu memiliki pemahaman yang memadai untuk menentukan teknologi yang relevan, memahami bagaimana AI dapat memberikan nilai tambah, serta memastikan berbagai risiko digital dapat dikelola dengan baik,” ujarnya.
“Pelatihan Literasi Digital, Pemanfaatan AI, dan Cyber Security bagi Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama: Eselon I, II, dan Direktur Politeknik Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata Tahun 2026” berlangsung pada 5–6 Oktober 2026 di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta.
Pelatihan menghadirkan narasumber ahli dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk berbagi pengetahuan dan pemahaman mengenai literasi digital, pemanfaatan AI, serta keamanan siber.
Selain pembekalan materi, pelatihan dilengkapi dengan simulasi berbasis diskusi. Para pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Pariwisata dihadapkan pada skenario krisis atau serangan siber untuk melatih kemampuan dalam merespons insiden, mengidentifikasi celah keamanan, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman siber.
Simulasi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pengambilan keputusan dengan mengacu pada Emergency Response Plan (ERP) maupun Business Continuity Plan (BCP). Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya menghasilkan proses kerja yang lebih efektif, tetapi juga membangun tata kelola pemerintahan yang tangguh dan berkelanjutan.
Bayu menjelaskan kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan peningkatan keamanan. Semakin banyak data dan proses kerja yang terdigitalisasi, semakin besar pula tanggung jawab Kemenpar untuk memastikan keamanan informasi, perlindungan data, pengendalian akses, serta ketahanan sistem terhadap berbagai ancaman siber.
Karena itu, keamanan siber bukan semata persoalan teknis, melainkan bagian penting dari tanggung jawab kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan.
“Teknologi harus kita tempatkan sebagai enabler, sementara kualitas sumber daya manusia, kepemimpinan, tata kelola, dan keamanan tetap menjadi fondasi utamanya,” kata Bayu.
Bayu berharap pelatihan tidak berhenti pada peningkatan pemahaman mengenai perkembangan AI dan teknologi digital. Seluruh unsur pimpinan Kementerian Pariwisata juga diharapkan mampu menerjemahkan pengetahuan tersebut menjadi inovasi dan perbaikan nyata dalam proses bisnis, pelayanan publik, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan berbagai program prioritas kementerian.
“Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam mempercepat transformasi digital dan implementasi Tourism 5.0, sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Indonesia yang semakin berkualitas, berdaya saing, berkelanjutan, dan berdampak,” ujarnya.
