KUNINGAN – Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menegaskan pentingnya membangun keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan kelestarian lingkungan di kawasan Gunung Ciremai. Menurutnya, hutan yang lestari bukan sekadar aset ekologis, tetapi juga dapat menjadi sumber penghidupan masyarakat apabila dikelola secara bijak dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri Sosialisasi dan Serah Terima Bantuan Ekonomi Produktif Masyarakat yang digelar Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) di Aula BTNGC Kuningan, Selasa (22/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Kuningan didampingi Kepala BTNGC Toni Anwar, S.Hut., MT., menyerahkan secara langsung bantuan ekonomi produktif kepada lima kelompok masyarakat desa penyangga kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) di Kabupaten Kuningan.
Kegiatan turut dihadiri Kepala DPMD, Kepala Diskopdagperin, Camat Pasawahan, Camat Cilimus, Camat Cigugur, sejumlah kepala desa, serta jajaran BTNGC.
Lima kelompok penerima bantuan tersebut masing-masing mendapatkan dukungan untuk pengembangan usaha produktif dengan total bantuan sebesar Rp155 juta. Bantuan terdiri atas Koperasi Ciremai Green Lambosir sebesar Rp50 juta, Koperasi Karya Putra Mandiri sebesar Rp30 juta, kelompok pembudidaya ikan Desa Sadamantra sebesar Rp25 juta, Kelompok Pertanian Purba sebesar Rp25 juta, serta Koperasi Lamping Kidang sebesar Rp25 juta.
Bupati Dian menyampaikan apresiasi kepada BTNGC dan Kementerian Kehutanan atas perhatian serta dukungan nyata terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan TNGC.
“Ini merupakan bentuk kehadiran dan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Nasional Gunung Ciremai,” ujar Bupati dikutip laman Pemkab Kuningan.
Menurutnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Ia menilai, masyarakat sekitar hutan justru harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam menjaga kawasan konservasi.
“Prinsip ekologis dan ekonomi harus berjalan berbarengan. Tidak bisa ekonomi saja kemudian ekologinya hancur. Sebaliknya, ekologis saja juga tidak cukup kalau masyarakatnya tidak sejahtera,” tegasnya.
Bupati Dian juga mendorong pemanfaatan potensi kawasan sekitar TNGC melalui hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan, ekowisata, pertanian, perikanan, serta berbagai potensi lokal lainnya secara produktif dan tetap memperhatikan prinsip kelestarian.
Menurutnya, kelestarian Gunung Ciremai memiliki nilai strategis bagi masa depan perekonomian daerah, khususnya dalam pengembangan pariwisata berbasis alam.
“Rumah di pinggir hutan, pinggir balong, maupun pinggir sungai yang dulu mungkin dianggap tidak memiliki nilai ekonomi, hari ini justru dapat menjadi potensi. Yang penting kelestariannya dijaga,” ungkapnya.
“Karena itu, kelestarian alam harus kita jaga. Mereka tidak hanya membutuhkan hotel, tetapi membutuhkan kesunyian, wellness, healing, alam, udara yang bersih dan suasana yang sejuk,” tambahnya.
Bupati Dian menegaskan, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan bukanlah ancaman bagi konservasi, melainkan dapat menjadi mitra sekaligus benteng utama dalam menjaga kelestarian Gunung Ciremai.
“Jangan dipandang sebagai ancaman atau musuh, tetapi sebagai sahabat dan potensi kita untuk sama-sama merawat hutan. Ketika hutan lestari, air bersih, lingkungan terjaga, masyarakat juga akan memperoleh manfaatnya,” tegas Bupati.
Lebih lanjut Bupati Dian mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Kuningan siap memperkuat sinergi dengan BTNGC melalui perangkat daerah terkait, terutama dalam pembinaan UMKM, pertanian, koperasi, perdagangan dan pariwisata.
Ia optimistis kolaborasi antara pemerintah, BTNGC, pemerintah desa dan masyarakat dapat menjadikan kawasan Gunung Ciremai sebagai kekuatan ekonomi daerah tanpa mengorbankan kelestarian alam.
“Kita rawat Ciremai, agar Ciremai merawat kehidupan. Kita rawat Ciremai, Ciremai akan merawat kita.” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga meminta perangkat daerah terkait untuk melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok penerima bantuan. Bantuan yang diberikan, harus dikembangkan menjadi usaha produktif yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Kalau ada produk, kemasan, pemasaran maupun manajemen usaha, saya minta dibina. Kalau ada program yang bersinggungan, agar disinergikan sehingga bantuan ini benar-benar berkembang,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BTNGC Toni Anwar menjelaskan bahwa TNGC tidak hanya memiliki fungsi ekologis sebagai kawasan konservasi, sumber air, pencegah banjir dan longsor serta habitat satwa liar, tetapi juga memiliki peran dalam mendukung perekonomian masyarakat sekitar.
Ia menyebutkan, terdapat 54 desa penyangga kawasan TNGC yang terdiri atas desa-desa di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Menurutnya, keberadaan masyarakat desa penyangga merupakan modal penting dalam pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan.
“Keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi salah satunya apabila masyarakat desa penyangga dapat memanfaatkan kawasan secara ekologi, ekonomi dan sosial secara berkelanjutan,” jelas Toni.
Pada tahun 2026, BTNGC mengalokasikan bantuan ekonomi produktif sebesar Rp300 juta untuk 13 kelompok mitra yang tersebar di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Khusus di Kabupaten Kuningan, bantuan diberikan kepada lima kelompok dengan total Rp155 juta.
