JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memimpin jalannya Sidang Aduan Kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE) yang ke-14 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu (26/08). Pemohon sidang aduan berasal dari Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo).
Asperindo menyampaikan dua permasalahan dalam rantai logistik kargo udara. Permasalahan pertama berkaitan dengan biaya Jasa Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos (JASPER), Jasa Terkait Bandar Udara (JASTER), dan Standard Ground Handling Agreement (SGHA) dalam rantai pengiriman kargo udara. Sementara permasalahan kedua berkaitan dengan ketidakseragaman standar perhitungan berat volumetrik (volumetric weight) kargo antar maskapai.
Menanggapi hal itu, Menkeu menilai kedua permasalahan tersebut penting untuk transportasi barang antar pulau.
“Jadi harusnya sih ini penting karena salah satu proses untuk mengendalikan biaya logistik. Apalagi kita banyak antar pulau kan, kalau nggak kan seperti yang dibilang tadi oleh anggota Asperindo, transportasi barang antar pulau jadi mahal”, ungkap Menkeu dilansir laman Kemenkeu.
Untuk membahas pengaduan Asperindo, satgas turut mengundang sejumlah kementerian/lembaga serta pelaku usaha terkait sektor penerbangan dan logistik. Hadir dalam sidang tersebut Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), serta Ombudsman.
Selain regulator dan lembaga terkait, pembahasan juga melibatkan asosiasi serta perusahaan yang bergerak dalam sektor penerbangan dan jasa penanganan kargo. Di antaranya Indonesian National Air Carriers Association (INACA), PT Integrasi Aviasi Solusi (IAS), PT Angkasa Pura Indonesia, PT Gapura Angkasa, dan PT Jasa Angkasa Semesta.
Sejumlah maskapai penerbangan juga turut hadir dalam sidang, antara lain Garuda Indonesia, Lion Air, dan Citilink. Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif yang komprehensif dalam mengidentifikasi persoalan serta merumuskan langkah penyelesaiannya.
Sebagai tindak lanjut atas permasalahan tersebut, Kemenhub akan mempercepat penyelesaian Peraturan Menteri Perhubungan mengenai standardisasi jenis komponen biaya kargo udara dan sinkronisasi proses bisnis. Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai komponen biaya kargo udara, sehingga struktur biaya menjadi lebih transparan dan mendukung efisiensi biaya logistik.
Satgas P3M-PPE terus menjadi salah satu instrumen yang dimanfaatkan dunia usaha untuk menyampaikan berbagai hambatan dan kendala dalam kegiatan ekonomi. Hingga 26 Agustus 2026, terdapat 174 aduan yang telah disampaikan. Semua aduan tersebut terus ditindaklanjuti melalui Sidang terbuka maupun Rapat Koordinasi tingkat Eselon I atau II, dengan sebagian aduan telah berhasil diselesaikan, sementara sisanya masih dalam tahap penyelesaian.
