BANDUNG – Pusat Kebudayaan Tionghoa di Kota Bandung diharapkan tidak hanya menjadi ruang pelestarian budaya tetapi juga mampu memperkuat kebhinekaan sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan saat menghadiri Peresmian Gedung Pusat Kebudayaan Tionghoa Indonesia dan Perayaan Ulang Tahun Emas ke-50 Yayasan Dana Sosial Priangan, di Gedung Pusat Kebudayaan Tionghoa Indonesia, Selasa 25 Agustus 2026.
Farhan mengatakan, keberadaan pusat kebudayaan yang digagas Yayasan Dana Sosial Priangan (YDSP) menjadi bukti keberagaman budaya dapat hidup berdampingan dan melebur dengan masyarakat.
“Hadirnya Pusat Kebudayaan Tionghoa di Kota Bandung ini yang merupakan karya dari YDSP. Yayasan ini menunjukkan bahwa kebhinekaan dari kebudayaan di Kota Bandung ini bisa menyatu dan melebur dengan warga sekitar,” kata Farhan dikutip Humas Pemkot Bandung.
Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan berupaya memastikan kawasan di sekitar pusat kebudayaan tersebut memiliki infrastruktur pendukung yang baik sehingga keberadaannya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
“Ini memang perlu pemanfaatan yang sangat optimal untuk masyarakat. Kami memastikan bahwa infrastruktur pendukung yang ada di sekelilingnya bisa dijaga, dirawat dan dibangun dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai keberadaan pusat kebudayaan tersebut semakin memperkuat posisi Bandung sebagai kota yang memiliki kekayaan budaya yang beragam.
Ia meminta agar pusat kebudayaan tersebut tidak menjadi sekadar bangunan megah atau mercusuar yang justru menciptakan jarak dengan masyarakat sekitar. Sebaliknya, kawasan tersebut harus memberikan manfaat langsung terutama melalui peningkatan produktivitas dan ekonomi warga.
“Gedung ini tidak boleh menjadi mercusuar yang semakin menjauhkan disparitas dengan lingkungan,” ujar Dedi.
Dedi bahkan mengusulkan penataan kawasan secara menyeluruh agar pusat kebudayaan tersebut terintegrasi dengan lingkungan sekitar dan dapat menjadi destinasi wisata baru.
Ia menyebut akses menuju kawasan, termasuk Gerbang Tol Pasir Koja, dapat diberi sentuhan ornamen Tionghoa. Trotoar dan penerangan juga dapat ditata dengan lampion, sementara lingkungan permukiman di sekitarnya ditata agar lebih rapi dan menarik.
Tak hanya dari sisi fisik, Dedi mendorong masyarakat sekitar mendapatkan pelatihan kewirausahaan. Warga dapat diajarkan membuat kuliner, suvenir bernuansa Tionghoa hingga keterampilan pemasaran agar mampu menangkap peluang ekonomi dari meningkatnya kunjungan wisatawan.
“Caranya masyarakat sekitarnya di didik bukan minta sumbangan tapi di didik punya produktivitas,” ungkapnya.
Menurutnya, kawasan tersebut juga dapat dihidupkan melalui pagelaran budaya secara rutin. Pertunjukan yang menggabungkan kebudayaan Sunda dan Tionghoa dinilai dapat menjadi daya tarik sekaligus ruang interaksi masyarakat.
“Seminggu sekali, sebulan sekali dibikin pagelaran. Biar Pemprov yang biaya pagelarannya, enggak apa-apa, yang penting orang datang. Nanti pagelaran Sunda dengan Cina. Sunda dan Tiongkok,” katanya.
Dedi menilai hubungan budaya antara masyarakat Sunda dan Tionghoa bukanlah sesuatu yang baru. Ia mencontohkan berbagai pengaruh budaya Tionghoa yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa Barat, mulai dari kuliner, bahasa hingga tradisi.
Oleh karena itu, ia ingin peresmian pusat kebudayaan tersebut menjadi momentum untuk membangun hubungan antarkebudayaan yang lebih kuat.
“Mari kita bangun peradaban ini dengan pendekatan kebudayaan,” ujarnya.
Ia berharap Pusat Kebudayaan Tionghoa dapat menjadi salah satu ruang yang mempertemukan kebudayaan, pendidikan, pariwisata, kewirausahaan dan ekonomi masyarakat.
Dedi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berkoordinasi dengan Pemkot Bandung untuk melakukan penataan kawasan secara bertahap, termasuk mulai mendorong penataan yang lebih baik pada 2027.
“Semoga tempat ini menjadi tempat bagi peningkatan kualitas sumber daya masyarakat Jawa Barat dan Indonesia,” tuturnya.
