BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung membuka keran akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui kolaborasi dengan Bank bjb.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, akses permodalan menjadi salah satu kebutuhan utama bagi UMKM untuk berkembang dan meningkatkan skala usahanya.
“Pemberian modal kredit oleh bjb merupakan salah satu upaya agar para pengusaha mikro mendapatkan akses ke dunia perbankan,” ujarnya pada kegiatan UMKM Hebat Kota Bandung Kuat Bersama Bank bjb di Gedung Serbaguna Balai Kota Bandung, Kamis 20 Agustus 2026 dikabarkan Humas Kota Bandung.
Menurut Farhan, nilai kredit yang dapat diakses pelaku UMKM cukup beragam, mulai dari Rp5 juta hingga Rp1,5 miliar, tergantung skala usaha dan tingkat kelayakan usaha masing-masing.
Selain akses modal, Pemkot Bandung juga mendorong para pelaku usaha untuk melengkapi legalitas usaha agar lebih mudah mendapatkan dukungan pembiayaan.
Menurut Farhan, pembangunan ekosistem UMKM membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pelaku usaha, perbankan, masyarakat sebagai konsumen, hingga pemerintah sebagai regulator.
“Karena bicara lingkungan dan saling berhubungan, yang paling pertama mesti dibangun ketika kita mau membangun sebuah ekosistem adalah pelakunya. Semua pelakunya sudah ada di sini, pertama pelaku UMKM,” ujar Farhan.
Menurutnya, UMKM menjadi salah satu pengungkit ekonomi masyarakat. Karena itu, penguatan usaha mikro tidak harus selalu dimulai dari pasar yang jauh, tetapi dapat dibangun dengan memperkuat pasar di lingkungan sekitar.
“Paling penting, barang jualan UMKM itu pajang dulu di lingkungan. Apakah mereka membeli barang yang bapak ibu jual atau tidak? Itu penting sekali karena itu namanya membangun pasar,” katanya.
Farhan mencontohkan, perkembangan sejumlah produk kuliner khas Bandung seperti cilok, cireng, dan seblak yang kini mampu masuk ke segmen pasar lebih tinggi. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan kreativitas pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas dan citra produk.
“Cilok dan cireng sudah masuk ke restoran. Artinya, dalam 10 tahun terakhir para pengusaha kuliner berhasil mengangkat citra cilok, cireng, dan seblak menjadi kelas kuliner,” ujarnya.
Ia menilai pengembangan UMKM menjadi semakin penting karena tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung masih berada di kisaran 7 persen. Karena itu, UMKM diharapkan mampu tumbuh dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Farhan menyebut terdapat sekitar 12.000 UMKM yang telah terdaftar di Kota Bandung. Pertumbuhan omzet UMKM tersebut tercatat sekitar 25 persen, sementara pertumbuhan aset usaha rata-rata mencapai 10,9 persen.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah kekuatan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah yang harus tumbuh besar dan menyerap tenaga kerja sebesar-besarnya,” katanya.
Sementara itu, Direktur Utama Bank bjb, Ayi Subarna mengatakan, penguatan UMKM merupakan bagian penting dari peran Bank bjb sebagai mitra pembangunan daerah.
“Hingga Juni 2026, Bank bjb secara konsolidasi mengelola aset sekitar Rp228 triliun dengan total kredit dan pembiayaan mencapai Rp140,4 triliun. Pertumbuhan bank harus sejalan dengan pertumbuhan masyarakat dan dunia usaha,” ujar Ayi.
Ia mengungkapkan, hingga 31 Juli 2026 penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank bjb telah mencapai sekitar Rp405 miliar. Sementara outstanding pembiayaan UMKM mencapai sekitar Rp3,37 triliun.
Ayi menuturkan, keberhasilan pembiayaan tidak semata-mata diukur dari jumlah kredit yang tersalurkan.
“Keberhasilan pembiayaan bukan hanya tentang seberapa besar kredit yang disalurkan, tetapi sejauh mana pembiayaan tersebut mampu membuat usaha tumbuh, naik kelas, dan semakin mandiri,” katanya.
Menurut Ayi, kegiatan tersebut juga menjadi wadah mempertemukan pelaku UMKM dengan pengetahuan pembiayaan, pasar, dan peluang usaha.
“UMKM tidak bisa tumbuh sendirian. Pemerintah, regulator, perbankan, dan para pelaku UMKM harus berjalan bersama,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala OJK Jawa Barat, Darwisman menyebut pentingnya literasi dan inklusi keuangan dalam pengembangan UMKM. Menurutnya, akses pembiayaan harus dibarengi kemampuan mengelola keuangan dan penguatan ekosistem usaha.
“Permasalahan UMKM bukan hanya masalah akses to finance. Ada bankability, capacity, market access, serta ekosistem yang juga harus diperkuat,” ujar Darwisman.
Ia menilai, pemberian kredit tanpa pendampingan dan akses pasar dapat menimbulkan risiko bagi pelaku usaha. Karena itu, UMKM perlu mendapatkan edukasi, pendampingan, peningkatan kualitas produk, serta akses pasar.
Darwisman juga mendorong UMKM Kota Bandung untuk masuk ke ekosistem digital agar produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas.
“UMKM harus go modern dan go digital. Produk Bapak Ibu bukan hanya dibeli masyarakat Jawa Barat, tetapi bisa diakses seluruh Indonesia bahkan dunia,” katanya.
Selain itu, Darwisman mengingatkan, pelaku UMKM agar menghindari pinjaman dari rentenir dan bank emok. Ia mendorong masyarakat memanfaatkan pembiayaan formal yang memiliki bunga lebih rendah dan mekanisme yang lebih aman.
“Jangan ke rentenir, jangan ke bank emok. Dengan bjb, apalagi KUR, bunganya jauh lebih murah,” ujarnya.
Darwisman juga mengapresiasi program Kota Bandung dalam pemberdayaan UMKM dan penanganan praktik rentenir.
