JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus memperkuat operasi terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Penguatan dilakukan menyusul peningkatan hotspot berkepercayaan tinggi serta laporan masyarakat mengenai kabut asap dan keterbatasan jarak pandang di sejumlah wilayah.
Operasi terpadu melibatkan Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BMKG, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan, serta masyarakat. Keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam seluruh langkah penanganan.
Hotspot Berkepercayaan Tinggi Meningkat pada 19 Agustus
Berdasarkan pemutakhiran Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI) Kementerian Kehutanan, pemantauan Satelit NASA-MODIS/Terra-Aqua dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence menunjukkan perkembangan hotspot yang dinamis selama 17–19 Agustus 2026.
Pada 17 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, terdeteksi 93 hotspot berkepercayaan tinggi di Kalimantan Barat, 28 hotspot di Kalimantan Tengah, dan dua hotspot di Kalimantan Selatan. Jumlah keseluruhan di ketiga provinsi tersebut mencapai 123 titik.
Pada 18 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 15 titik. Sementara itu, Kalimantan Tengah meningkat menjadi 73 titik dan Kalimantan Selatan menjadi 21 titik. Jumlah keseluruhan hotspot berkepercayaan tinggi pada hari tersebut mencapai 109 titik.
Peningkatan signifikan terdeteksi pada 19 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB. Kalimantan Barat mencatat 259 hotspot berkepercayaan tinggi, Kalimantan Tengah 242 hotspot, dan Kalimantan Selatan 17 hotspot. Jumlah keseluruhan di ketiga provinsi mencapai 518 titik atau lebih dari empat kali lipat dibandingkan hari sebelumnya.
Secara kumulatif selama 17–19 Agustus 2026, terdeteksi 367 hotspot berkepercayaan tinggi di Kalimantan Barat, 343 hotspot di Kalimantan Tengah, dan 40 hotspot di Kalimantan Selatan. Dengan demikian, total hotspot berkepercayaan tinggi di ketiga provinsi selama periode tersebut mencapai 750 titik.
Hotspot kategori high confidence menunjukkan tingkat keyakinan deteksi yang lebih tinggi terhadap adanya anomali panas. Namun, hotspot tidak otomatis menunjukkan jumlah kejadian kebakaran. Satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot. Oleh karena itu, setiap informasi tersebut tetap diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan untuk memastikan kondisi, lokasi, penyebab, dan luas area yang terbakar.
Peningkatan hotspot juga tidak serta-merta menggambarkan tingkat kepekatan asap di suatu lokasi. Penyebaran asap dipengaruhi oleh lokasi kebakaran, arah dan kecepatan angin, kelembapan, kondisi atmosfer, karakteristik lahan, serta akumulasi asap dari sejumlah wilayah. Data hotspot perlu dianalisis bersama data meteorologi, kualitas udara, citra sebaran asap, dan laporan lapangan.
Pemerintah Menindaklanjuti Laporan Masyarakat
Pemerintah menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai kabut asap dan terbatasnya jarak pandang, termasuk berbagai video serta informasi dari Sungai Tabuk, Banjarbaru, Banjarmasin, Palangka Raya, Pontianak, dan sejumlah wilayah lainnya.
Visual yang disampaikan masyarakat menggambarkan kondisi nyata pada lokasi dan rentang waktu tertentu serta menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam mengarahkan patroli, pemeriksaan lapangan, pemadaman, dan perlindungan masyarakat di wilayah terdampak.
Pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat dan memastikan bahwa setiap laporan ditangani secara serius.
Angka yang terinfokan oleh masyarakat merupakan pengamatan visual pada titik tertentu dan tidak serta-merta menggambarkan kondisi yang seragam di seluruh Kalimantan. Informasi resmi mengenai jarak pandang perlu merujuk pada BMKG, otoritas bandara, atau instansi berwenang dengan mencantumkan lokasi, waktu, dan metode pengamatan.
Data pada 19 Agustus 2026 menunjukkan kondisi jarak pandang yang berbeda antarwilayah. Di Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, BMKG mencatat kondisi berasap dengan jarak pandang sekitar 1,2 kilometer pada pukul 08.00 WIB. Di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pengamatan Direktorat Meteorologi Penerbangan BMKG sekitar pukul 07.30 WIB menunjukkan jarak pandang sekitar 3 kilometer. Sementara itu, di Bandara Internasional Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan, data operasional bandara mencatat jarak pandang menurun hingga sekitar 400 meter pada pukul 07.00 WITA.
Berdasarkan informasi terkini pada 20 Agustus 2026, kondisi jarak pandang di sejumlah wilayah menunjukkan perbaikan. BMKG mencatat jarak pandang di Bandara Supadio sekitar 4 kilometer dalam kondisi berasap pada pukul 10.00 WIB. Pada waktu yang sama, jarak pandang di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, tercatat sekitar 6 kilometer. Di sejumlah titik di Banjarbaru, jarak pandang telah kembali mencapai lebih dari 10 kilometer.
Perbaikan tersebut tidak meniadakan kondisi berat yang sebelumnya dialami masyarakat maupun kebutuhan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Data ini menunjukkan bahwa kabut asap bersifat dinamis dan dapat berubah menurut waktu, lokasi kebakaran, arah dan kecepatan angin, kelembapan, kondisi atmosfer, serta pola sebaran asap.
Pemerintah Perkuat Satuan Tugas Darat
Berdasarkan data operasi, penanganan di tiga provinsi prioritas di Kalimantan melibatkan sedikitnya 12.880 personel gabungan, terdiri atas 1.410 personel di Kalimantan Barat, 10.700 personel di Kalimantan Tengah, dan 770 personel di Kalimantan Selatan.
Unsur yang terlibat meliputi Manggala Agni, TNI, Polri, BNPB, BPBD, Masyarakat Peduli Api, pemerintah daerah, pelaku usaha, relawan, dan masyarakat. Petugas terus melakukan pemantauan hotspot dan laporan masyarakat, patroli terpadu, pemeriksaan lapangan, pemadaman darat, pembasahan dan pendinginan, penyekatan area terbakar, serta penjagaan lokasi rawan untuk mencegah munculnya kembali api.
Koordinasi melalui posko terpadu terus diperkuat untuk menentukan lokasi prioritas serta mengarahkan personel dan peralatan sesuai perkembangan lapangan. Operasi didukung kendaraan operasional, pompa dan pompa jinjing, selang pemadaman, flexible tank, alat komunikasi, alat pelindung diri, helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, dan helikopter water bombing.
Penguatan satuan tugas darat juga dilakukan melalui penambahan sarana dan prasarana pemadaman, termasuk pembangunan serta pengaktifan sumur bor di wilayah prioritas. Langkah tersebut diperlukan karena sumber air permukaan untuk pemadaman semakin terbatas seiring berlanjutnya kondisi kering.
Sumur bor diperlukan untuk memperpendek jarak pengambilan air, mempercepat pengisian peralatan pemadaman, serta menjaga kesinambungan pembasahan dan pendinginan. Ketersediaan air yang memadai sangat penting pada lahan gambut karena bara dapat bertahan di bawah permukaan dan berpotensi kembali memunculkan api apabila pembasahan tidak dilakukan secara menyeluruh.
Operasi Modifikasi Cuaca Terus Dioptimalkan
Pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Kalimantan terus disesuaikan dengan kondisi atmosfer, ketersediaan awan potensial, serta perkembangan kebakaran hutan dan lahan di lapangan. OMC merupakan bagian dari strategi terpadu pengendalian karhutla untuk membantu meningkatkan peluang hujan dan membasahi wilayah rawan. Pelaksanaannya tetap didukung pemadaman darat, patroli, deteksi dini, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Di Kalimantan Barat, OMC telah dilaksanakan pada 13–17 Agustus 2026 melalui Posko Pontianak. Dalam periode tersebut dilakukan 9 sorti penerbangan, dengan estimasi volume curah hujan di wilayah penyemaian mencapai 10,92 juta meter kubik. Berdasarkan prakiraan cuaca terkini, peluang pelaksanaan OMC kembali terbuka pada 23–27 Agustus 2026. BMKG saat ini tengah berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk mengupayakan pelaksanaan kembali OMC di Kalimantan Barat pada periode tersebut.
Di Kalimantan Tengah, OMC telah dilaksanakan dalam dua periode, yakni 27 Juli–4 Agustus dan 11–15 Agustus 2026. Secara keseluruhan, operasi tersebut mencakup 13 sorti penerbangan, dengan estimasi volume curah hujan di wilayah penyemaian sekitar 4,8 juta meter kubik. Namun, hingga akhir Agustus 2026, kondisi cuaca di Kalimantan Tengah diprakirakan masih didominasi kondisi kering dengan pertumbuhan awan hujan yang terbatas. Karena itu, peluang pelaksanaan OMC dalam waktu dekat sangat minim. Pemantauan atmosfer tetap dilakukan untuk mengidentifikasi apabila muncul peluang penyemaian awan.
Sementara itu, untuk Kalimantan Selatan, perkembangan cuaca, hotspot, dan kondisi karhutla terus dipantau secara intensif. Peluang pelaksanaan OMC akan dinilai berdasarkan ketersediaan awan potensial dan kebutuhan penanganan di lapangan. Mengingat OMC sangat bergantung pada kondisi atmosfer, operasi hanya dapat dilakukan apabila tersedia awan yang memenuhi persyaratan teknis untuk penyemaian.
Di ketiga provinsi tersebut, OMC bukan satu-satunya instrumen pengendalian karhutla. Pemerintah tetap memprioritaskan pemadaman darat, patroli terpadu, pendinginan lokasi, penguatan personel dan sarana, serta pencegahan agar kebakaran tidak meluas. Evaluasi kondisi cuaca dan operasi lapangan dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap langkah penanganan dilaksanakan secara cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi.
Dukungan Armada Udara Ditambah
Penanganan karhutla di Kalimantan Tengah diperkuat melalui armada udara yang terdiri atas helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, dan helikopter water bombing. Operasi udara mendukung satuan tugas darat, terutama untuk menjangkau titik api yang sulit atau tidak dapat diakses melalui jalur darat.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah berkoordinasi langsung dengan Kepala BNPB untuk menambah dukungan armada udara bagi operasi water bombing di Kalimantan Tengah.
Penambahan armada diharapkan meningkatkan jangkauan operasi, khususnya pada lokasi yang sulit diakses dan membutuhkan pembasahan dari udara. Namun, pengerahan armada tetap harus mempertimbangkan jarak pandang, kondisi asap, cuaca, serta standar keselamatan penerbangan.
Pekatnya asap dalam dua hari terakhir menjadi tantangan bagi operasi udara, terutama di sekitar Jabiren dan Tanjung Taruna hingga kawasan Taman Nasional Sebangau. Asap yang terlalu pekat membatasi pandangan pilot terhadap sasaran dan jalur penerbangan. Dalam kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi standar keselamatan, helikopter tidak dapat dipaksakan menjangkau lokasi pemadaman.
Keterbatasan operasi udara tidak berarti penanganan berhenti. Ketika pertumbuhan awan belum mendukung OMC atau jarak pandang belum aman untuk water bombing, satuan tugas darat tetap melakukan pemadaman, penyekatan, pembasahan, pendinginan, dan penjagaan lokasi rawan. Strategi operasi terus disesuaikan berdasarkan kondisi aktual di lapangan.
Pemerintah bersama aparat penegak hukum juga terus mendalami penyebab setiap kejadian karhutla. Apabila ditemukan unsur kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran terhadap kewajiban pengendalian karhutla, penegakan hukum akan dilakukan sesuai ketentuan. Masyarakat dan pelaku usaha dilarang membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.
Masyarakat di wilayah terdampak diimbau menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar ruang ketika kualitas udara memburuk, serta segera mencari pertolongan medis apabila mengalami gangguan pernapasan. Pengendara diminta mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, dan menyalakan lampu kendaraan ketika jarak pandang terbatas.
Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan titik api atau kepulan asap kepada BPBD, Manggala Agni, aparat pemerintah daerah, atau posko terdekat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait akan terus memperkuat operasi terpadu dan menyampaikan perkembangan situasi secara terbuka berdasarkan data yang telah diverifikasi.
