SATUJABAR, JAKARTA – Pemerintah terus mengakselerasi pengembangan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) sebagai bagian dari transformasi industri nasional menuju struktur industri yang semakin mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Langkah strategis tersebut semakin diperkuat dengan peluncuran Motor Listrik Nasional (MoLiNas) beserta ekosistem pendukungnya oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di fasilitas produksi ALVA, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8).
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, yang turut hadir pada acara peluncuran MoLiNas tersebut, menegaskan bahwa peluncuran MoLiNas menjadi momentum penting untuk memperkuat kemampuan industri nasional dalam menguasai teknologi, memperdalam struktur industri, serta meningkatkan penggunaan komponen produksi dalam negeri.
“MoLiNas harus kita jadikan sebagai momentum untuk membangun ekosistem kendaraan listrik nasional yang semakin kuat dari hulu sampai hilir. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar kendaraan listrik, tetapi harus menjadi basis produksi dan pengembangan teknologi kendaraan listrik yang memiliki daya saing global,” kata Menperin di Bekasi, Kamis (13/8).
Menurut Agus, arah pengembangan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat kemandirian bangsa melalui penguasaan sains, teknologi, dan kemampuan industri nasional. Sinergi pemerintah, BUMN, swasta, lembaga riset, akademisi, serta sektor keuangan dalam pengembangan MoLiNas juga mencerminkan semangat Indonesia Incorporated, yakni seluruh kekuatan nasional bergerak bersama membangun kemampuan industri dan ekonomi Indonesia.
Dalam peluncuran tersebut, Presiden Prabowo terlebih dahulu meninjau proses produksi motor listrik di fasilitas ALVA. Presiden kemudian meninjau stan ekosistem kendaraan listrik serta menandatangani plakat produksi ALVA sebanyak 20 ribu unit.
Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi berbagai unsur dalam pengembangan MoLiNas, mulai dari perusahaan swasta, BUMN, pelaku usaha hingga dunia akademis yang berperan dalam kegiatan riset dan pengembangan.
“Hari ini adalah hari yang sangat penting. Di sini saya ingin ucapkan terima kasih saya, penghargaan saya kepada semua unsur. Dari perusahaan-perusahaan swasta, para entrepreneur, para wiraswasta, dari BUMN-BUMN, dari dunia akademis, yang menghasilkan para pakar yang merupakan inti daripada research and development, dari Litbang,” ujar Presiden.
Presiden menilai kolaborasi tersebut menjadi salah satu contoh penerapan Indonesia Incorporated. Keberhasilan suatu bangsa pada era modern, menurut Presiden, sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa tersebut menguasai sains dan teknologi serta memanfaatkannya untuk menopang kehidupan dan kemajuan nasional.
Menperin menyampaikan, Indonesia memiliki modal yang kuat untuk membangun industri kendaraan listrik yang terintegrasi. Saat ini terdapat 69 perusahaan industri KBLBB roda dua dan roda tiga dengan total kapasitas produksi mencapai 2,511 juta unit per tahun dan nilai investasi sekitar Rp1,2 triliun.
Secara keseluruhan, industri perakitan kendaraan listrik nasional juga telah berkembang pesat. Selain 69 perusahaan KBLBB roda dua dan tiga, terdapat 14 perusahaan kendaraan roda empat listrik dengan kapasitas 409.860 unit per tahun serta 10 perusahaan kendaraan komersial listrik dengan kapasitas 7.500 unit per tahun. Total investasi industri perakitan kendaraan listrik tercatat mencapai sekitar Rp30,468 triliun.
“Besarnya kapasitas produksi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki fondasi manufaktur yang sangat memadai. Tantangan kita berikutnya adalah memastikan pasar tumbuh secara berkelanjutan, utilisasi kapasitas produksi meningkat, dan pada saat yang sama struktur industri semakin dalam melalui penggunaan komponen buatan dalam negeri,” ujar Agus.
Populasi KBLBB Tumbuh Pesat
Perkembangan ekosistem kendaraan listrik nasional juga tercermin dari pertumbuhan populasinya. Berdasarkan data yang diolah Kemenperin, total populasi kendaraan listrik di Indonesia telah mencapai 468.231 unit hingga sekitar April 2026. Dari jumlah tersebut, kendaraan listrik roda dua menjadi kelompok terbesar dengan 242.909 unit, disusul kendaraan roda empat penumpang sebanyak 223.100 unit.
Populasi KBLBB nasional mencatat pertumbuhan eksponensial dengan compound annual growth rate (CAGR) lebih dari 150 persen selama periode 2020–2025. Kendaraan roda dua dan roda empat menjadi penggerak utama pertumbuhan tersebut.
Menperin menilai perkembangan ini menunjukkan semakin besarnya penerimaan masyarakat terhadap kendaraan listrik. Namun, peningkatan permintaan harus diikuti dengan penguatan kemampuan produksi dan rantai pasok di dalam negeri.
“Kita ingin setiap peningkatan penggunaan kendaraan listrik memberikan multiplier effect sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional. Artinya, semakin banyak kendaraan listrik digunakan masyarakat, semakin besar pula komponen yang diproduksi di Indonesia, investasi yang masuk, teknologi yang kita kuasai, serta aktivitas industri yang tumbuh di dalam negeri,” ungkapnya.
Kinerja pasar sepeda motor listrik menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam mempercepat pembentukan pasar. Penjualan sepeda motor listrik meningkat dari 17.198 unit pada 2022 menjadi 62.409 unit pada 2023 dan mencapai 77.078 unit pada 2024. Pada 2025, penjualan tercatat sebanyak 55.059 unit.
Program bantuan pembelian KBLBB roda dua pada 2023 dan 2024 melibatkan 22 industri dan 70 tipe/model kendaraan. Penyaluran melalui program tersebut mencapai 11.532 unit pada 2023 dan melonjak menjadi 62.541 unit pada 2024, atau meningkat sekitar 442 persen. Secara kumulatif, sebanyak 74.073 unit telah mendapatkan bantuan pembelian.
“Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa stimulus pasar memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan industri kendaraan listrik roda dua. Karena itu, kebijakan pengembangan demand dan supply harus berjalan beriringan sehingga industri memiliki kepastian pasar sekaligus terpacu terus melakukan investasi dan pendalaman struktur,” jelas Menperin.
Pacu Pendalaman TKDN
Kementerian Perindustrian juga terus menjaga agar transformasi menuju kendaraan listrik memberikan manfaat optimal bagi industri nasional melalui kebijakan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Per 22 Juli 2026, terdapat 48 perusahaan dengan total 213 produk KBLBB yang telah memiliki sertifikat TKDN. Khusus KBLBB roda dua dan roda tiga, terdapat 31 perusahaan dengan 98 produk tersertifikasi TKDN.
Capaian TKDN kendaraan listrik roda dua dan roda tiga berada pada rentang 27,00–74,27 persen, dengan rata-rata 47,5 persen berdasarkan data Pusat P3DN Kemenperin. Sementara itu, nilai TKDN tertinggi KBLBB roda empat telah mencapai 80,01 persen.
Pemerintah telah menetapkan tahapan peningkatan TKDN KBLBB. Hingga 2026, target minimum TKDN ditetapkan sebesar 40 persen. Selanjutnya pada periode 2027–2029 meningkat menjadi minimum 60 persen, dan mulai 2030 ditargetkan mencapai minimum 80 persen.
Bangun Kemandirian Industri
Menurut Menperin, pengembangan MoLiNas membutuhkan sinergi kebijakan dari sisi penciptaan permintaan, dukungan keterjangkauan bagi konsumen, peningkatan kapasitas industri, pembangunan infrastruktur, serta skema pembiayaan.
“Kemandirian industri tidak dibangun dalam satu malam. Kita harus mengerjakannya secara konsisten mulai dari penciptaan pasar, penguatan industri komponen, penguasaan teknologi, pembangunan SDM, hingga kegiatan R&D. MoLiNas harus menjadi salah satu lokomotif untuk mempercepat proses tersebut,” ujar Agus.
Menperin menambahkan, pengembangan industri kendaraan listrik nasional juga memiliki dimensi strategis dalam mendukung ketahanan energi dan agenda dekarbonisasi. Semakin luas penggunaan kendaraan listrik yang ditopang produksi dan komponen domestik, semakin besar potensi pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus penciptaan nilai tambah di dalam negeri.
“Peluncuran MoLiNas menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk bergerak dari sekadar pengguna teknologi menjadi bangsa yang mampu mengembangkan dan memproduksi teknologi sendiri. Semangat Indonesia Incorporated yang disampaikan Bapak Presiden harus kita terjemahkan menjadi kerja nyata untuk membangun industri nasional yang mandiri, berdaulat, dan berdaya saing global,” pungkas Menperin.
