SATUJABAR, BANDUNG – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) Agita Nurfianti menyampaikan, penyelenggaraan pendidikan harus didukung regulasi yang adaptif, berkeadilan, dan tepat sasaran. Demikian disampaikannya pada kegiatan Sasaran Pemantauan Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI dengan tema “Pemantauan dan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Penyelenggaraan Pendidikan”, Selasa (28/7), di Bandung.
Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain DPRD Kota Bandung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial Provinsi Jabar, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jabar, yayasan pendidikan, sekolah negeri dan swasta, pondok pesantren, Sekolah Rakyat, PKBM, forum komunikasi sekolah swasta, dan sebagainya. Pertemuan ini menjadi ruang dialog untuk mengidentifikasi berbagai persoalan implementasi regulasi pendidikan di Jawa Barat sekaligus menghimpun masukan sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan di daerah.
Dalam forum tersebut mengemuka sejumlah persoalan, di antaranya masih belum sinkronnya kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, kendala integrasi data penerima bantuan pendidikan, keterbatasan anggaran, rendahnya kesejahteraan guru, belum meratanya akses pendidikan, hingga tantangan keberlangsungan sekolah swasta dan lembaga pendidikan berbasis keagamaan.
Selain itu, peserta juga menyoroti persoalan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), keterbatasan ruang kelas yang menyebabkan pembelajaran masih dilakukan dalam dua sesi di sejumlah sekolah, distribusi guru yang belum merata, ketidaksesuaian kompetensi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kebutuhan dunia kerja, serta perlunya regulasi yang lebih kuat dalam mendukung keberlanjutan Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Agita Nurfianti menegaskan bahwa hasil pemantauan menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara berbagai kebijakan yang telah dirumuskan di tingkat pusat dengan implementasinya di lapangan.
“Di tingkat pusat sebenarnya sudah banyak program dan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas serta akses pendidikan. Namun, dari hasil dialog hari ini terlihat bahwa implementasinya di daerah masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan data, regulasi, koordinasi antarinstansi, hingga keterbatasan anggaran. Hal-hal inilah yang harus menjadi perhatian bersama agar setiap kebijakan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Agita.
Agita juga menyoroti masih ditemukannya berbagai kendala dalam penyaluran bantuan pendidikan, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP), yang seharusnya dapat digunakan secara optimal untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu.
“Kami masih menerima laporan adanya kendala dalam pengajuan PIP karena belum optimalnya kerja sama dari sebagian sekolah, bahkan terdapat praktik penarikan biaya oleh sebagian pihak yang tidak semestinya kepada penerima bantuan. Program yang baik harus didukung tata kelola yang baik pula agar manfaatnya benar-benar diterima oleh peserta didik yang berhak,” katanya.
Menurut Agita, persoalan akses pendidikan tidak hanya berhenti pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan pendidikan tinggi. Ia menilai masih banyak keluarga yang berada di kelompok ekonomi menengah bawah belum sepenuhnya terjangkau oleh berbagai skema bantuan.
“Saat ini Kartu Indonesia Pintar Kuliah memang diprioritaskan bagi kelompok desil 1 sampai 4. Namun kenyataannya, biaya pendidikan tinggi juga masih menjadi beban bagi keluarga pada desil 5 dan 6. Hal ini perlu menjadi perhatian agar kesempatan melanjutkan pendidikan tidak terhambat karena faktor ekonomi,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Agita juga menaruh perhatian terhadap masih adanya anak yang putus sekolah akibat kondisi ekonomi maupun kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga.
“Pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas dan program bantuan pendidikan. Namun, apabila masih ada anak-anak yang putus sekolah karena kondisi ekonomi maupun minimnya dorongan dari lingkungan keluarga, berarti masih ada pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. Pendampingan kepada keluarga dan penguatan peran masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan,” ungkapnya.
Terkait pendidikan vokasi, Agita menilai perlu adanya pemetaan kebutuhan tenaga kerja yang lebih terintegrasi sehingga lulusan SMK memiliki kompetensi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri.
“Masih tingginya angka pengangguran lulusan SMK menunjukkan perlunya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Pemetaan kebutuhan tenaga kerja harus diperkuat agar pendidikan vokasi mampu menghasilkan lulusan yang siap bekerja dan memiliki daya saing,” ujarnya.
Agita juga menyatakan akan menindaklanjuti berbagai masukan mengenai keterbatasan sarana pendidikan, khususnya kekurangan ruang kelas yang mengakibatkan proses belajar mengajar masih berlangsung dalam dua sesi di sejumlah sekolah.
“Persoalan keterbatasan ruang kelas tentu akan kami komunikasikan lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait. Begitu pula berbagai masukan mengenai pengembangan Sekolah Rakyat serta keberlangsungan sekolah swasta yang memiliki peran penting dalam memperluas akses Pendidikan, khususnya di Jabar,” katanya.
Mengakhiri kegiatan, Agita menegaskan, seluruh masukan dari para peserta akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan fungsi pemantauan Badan Urusan Legislasi Daerah DPD RI terhadap berbagai rancangan maupun pelaksanaan peraturan daerah di bidang pendidikan.
“Regulasi pendidikan harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, penguatan tata kelola data, pemerataan akses pendidikan, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, serta dukungan terhadap seluruh satuan pendidikan harus menjadi prioritas agar setiap anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang berkualitas tanpa terkecuali,” tutup Agita.
