SATUJABAR, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menggelar webinar bertajuk “A 20 Years Commemoration of the 2006 Pangandaran Tsunami Understanding the Past and Strengthening the Future Resilience” sebagai bagian dari peringatan 20 tahun bencana Tsunami Pangandaran 2006. Kegiatan yang diselenggarakan secara daring diikuti dengan seribu peserta melalui zoom dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube InfoBMKG ini bertujuan mengulas pembelajaran dari bencana tsunami Pangandaran sekaligus memperkuat upaya mitigasi serta sistem peringatan dini tsunami di Indonesia.
Webinar menghadirkan berbagai pemangku kepentingan nasional dan internasional, mulai dari BMKG, Intergovernmental Coordination Group for the Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System (ICG/IOTWMS), Pemerintah Kabupaten Pangandaran, hingga para pakar kebencanaan.
Dalam sambutannya, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menegaskan bahwa peringatan 20 tahun Tsunami Pangandaran bukan sekadar mengenang bencana yang pernah terjadi, tetapi menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan Indonesia dalam memperkuat sistem mitigasi bencana serta membangun ketangguhan masyarakat menghadapi ancaman tsunami di masa depan.
Menurutnya, tsunami Pangandaran pada 17 Juli 2006 menjadi salah satu titik balik penting dalam sejarah penanggulangan bencana di Indonesia. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa setelah tragedi Aceh 2004, Indonesia masih membutuhkan sistem peringatan dini tsunami yang komprehensif dan terintegrasi, mulai dari aspek teknologi hingga kesiapsiagaan masyarakat.
“Selama dua dekade terakhir, sistem peringatan dini tsunami Indonesia telah mengalami transformasi yang sangat signifikan. Salah satu capaian terbesar adalah penguatan Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) yang kini didukung jaringan sensor seismik real-time, ratusan stasiun pemantauan muka air laut, serta komputasi berperforma tinggi sehingga mampu menyampaikan informasi gempa dan peringatan dini tsunami dalam waktu kurang dari tiga menit setelah gempa terjadi,” kata Teuku Faisal Fathani dilansir laman BMKG.
Meski demikian, Kepala BMKG menekankan bahwa kemajuan teknologi tidak akan memberikan manfaat optimal tanpa kesiapsiagaan masyarakat sebagai ujung tombak mitigasi bencana. Menurutnya, keberhasilan sistem peringatan dini di dukung oleh seluruh pemangku kepentingan dalam memahami informasi dan mengambil tindakan yang tepat ketika terjadi ancaman tsunami.
Deputi Bidang Geofisika BMKG Dr. Nelly Florida Riama mengingatkan bahwa tsunami merupakan bencana yang jarang terjadi sehingga kesadaran masyarakat berpotensi memudar seiring berjalannya waktu. Oleh sebab itu, peringatan 20 tahun Tsunami Pangandaran harus dimaknai sebagai upaya menjaga ingatan kolektif sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman tsunami di masa mendatang.
“Kesiapsiagaan hanya dapat terwujud apabila kesadaran tetap hidup. Peringatan ini bukan hanya untuk mengenang tragedi, tetapi memastikan pelajaran dari masa lalu tidak terulang bagi anak cucu kita,” ujarnya.
Perwakilan Sekretariat UNESCO-IOC/ICG-IOTWMS, Dr. Srinivasa Kumar Tumala, mengapresiasi kemajuan Indonesia dalam membangun sistem peringatan dini tsunami selama dua dekade terakhir. Menurutnya, Indonesia kini telah memiliki salah satu sistem peringatan dini tsunami yang menjadi bagian penting dari jaringan regional dan global.
“Kemajuan ini menunjukkan apa yang dapat dicapai melalui kerja sama regional, investasi yang berkelanjutan, kolaborasi ilmiah, dan kemitraan internasional. Namun, teknologi saja tidak cukup. Efektivitas sistem peringatan dini sangat bergantung pada masyarakat yang memahami risiko, mempercayai informasi peringatan, dan mengetahui apa yang harus dilakukan saat peringatan diberikan,” ujar Srinivasa.
Selain mengenang peristiwa tsunami yang terjadi dua dekade lalu, BMKG juga menampilkan berbagai upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat melalui latihan simulasi tsunami di Desa Wapia-Pia, seremoni inagurasi Tsunami Ready Community 2026, serta peluncuran buku Benteng Samudra sebagai bagian dari penguatan literasi kebencanaan.
Dalam kesempatan tersebut, BMKG juga menyerahkan sertifikat Tsunami Ready Recognition Programme kepada tujuh desa pesisir yang dinilai telah memenuhi indikator kesiapsiagaan tsunami sesuai standar UNESCO-IOC. Ketujuh desa tersebut yakni :
- Desa Tua Pejat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat
- Desa Amping Parak di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat
- Desa Citepus di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
- Desa Cikakak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
- Desa Teluk Sepang, di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
- Desa Penurunan, di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
- Desa Lempuing di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.
Pengakuan ini menjadi bukti komitmen bersama dalam membangun masyarakat pesisir yang tangguh melalui penguatan kapasitas, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, edukasi kebencanaan, serta kesiapsiagaan menghadapi ancaman tsunami. Pengakuan terhadap tujuh desa tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah pesisir lainnya dalam memperkuat budaya sadar bencana dan meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap risiko tsunami.
Pada sesi webinar, peserta memperoleh paparan ilmiah mengenai aspek sains dan histori Gempa Pangandaran, evaluasi dan inovasi sistem peringatan dini tsunami, serta strategi peningkatan kesiapsiagaan masyarakat di tingkat komunitas. Diskusi tersebut menghadirkan Dr. Pepen Supendi, Dr. Weniza dan Prof. Harkunti Pertiwi Rahayu sebagai narasumber, yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama peserta.
Dalam sesi paparan Dr. Pepen Supendi beliau mengingatkan Gempa Pangandaran 2006 mengajarkan bahwa tsunami dapat terjadi meskipun guncangan gempa terasa lemah. Karena itu, masyarakat tidak boleh hanya bergantung pada peringatan resmi.
“Dua puluh tahun penelitian telah memperkaya pemahaman kita mengenai mekanisme tsunami earthquake. Kemajuan ilmu pengetahuan harus diiringi dengan peningkatan literasi dan kesiapsiagaan masyarakat, karena mitigasi yang efektif merupakan perpaduan antara sains, sistem peringatan dini, dan respons masyarakat yang cepat”, Kata Dr. Pepen.
Sementara Dr. Weniza juga memaparkan perkembangan Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) yang terus diperkuat sejak diresmikan pada 2008.
“Saat ini informasi gempa dan peringatan dini tsunami dapat didiseminasikan sekitar tiga menit setelah gempa terjadi. Namun kecepatan sistem harus diimbangi dengan kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengambil keputusan evakuasi sehingga risiko korban jiwa dapat diminimalkan,” imbuh Dr. Weniza
Diskusi kemudian dilanjutkan dengan pemaparan mengenai kesiapsiagaan masyarakat oleh Prof. Harkunti Pertiwi Rahayu serta sesi tanggapan dari Dr. Andi Eka Sakya. Para narasumber sepakat bahwa tantangan mitigasi tsunami ke depan tidak hanya terletak pada pengembangan teknologi, tetapi juga pada penguatan kapasitas pemerintah daerah, edukasi masyarakat, penyempurnaan jalur evakuasi, serta menjaga budaya sadar bencana secara berkelanjutan lintas generasi.
Melalui penyelenggaraan webinar ini, BMKG menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem peringatan dini tsunami, meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Peringatan 20 tahun Tsunami Pangandaran diharapkan menjadi momentum untuk merefleksikan pengalaman masa lalu sekaligus memperkuat ketangguhan Indonesia dalam menghadapi ancaman tsunami di masa mendatang.
